Hmi Hukum Brawijaya Podcast

Share, Comment, like dan jangan lupa di Follow jika video ini bermanfaat untuk kalian dan biar kami makin semangat buat konten konten lainnya!!!!  See you to next content :)

Halo halo seluruh pendengar setia Podcast HmI Hukum Brawijaya, jumpa lagi dengan Podcast Episode Keempat. Kali ini, kita akan menjawab QnA yang dibuka di Instagram HMI Komisariat Hukum Brawijaya yang akan dipandu oleh kak Rifan dan Kak Inong lho! Yuk Simak obrolan mereka! Happy listening :)

Pada dasarnya secara konstitusional, Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibukota negara. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara sepihak.

Melihat hal tersebut, saat ini tahapan yang sudah dilakukan adalah pemerintah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN). RUU IKN ini terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal, diantaranya berisi tentang visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap- tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayannya. Alih-alih belajar dari proses pembentukan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, proses dipaksakannya pembahasan RUU IKN dengan proses super cepat justru mereplikasi kembali proses yang salah secara Formil.

Halo halo seluruh pendengar setia Podcast HmI Hukum Brawijaya, jumpa lagi dengan Podcast Episode Kedua. Kali ini, kita akan membahas mengenai Organisasi, Akademis atau Prestasi selama di Kampus. Kalian pasti sering bingung kan ketiganya bisa dipilih salah satu atau harus diraih sekaligus? terus gimana sih nentuin cara menyeimbangkan ketiganya? Simak obrolan Irfan Hilmy (angkatan 2018) dan Agis (Angkatan 2019). Happy listening :)

Disini kami menjelaskan, apa pentingnya berorganisasi bagi mahasiswi baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2020.