Hukumonline Podcast

Part 2 obrolan bareng Kurator sekaligus Managing Partner DSLC, Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M. tentang proses pemberesan pailit yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya hingga semua kreditur mendapatkan haknya bisa kamu dengarkan versi audio dan tonton video YouTube di channel Klinik Hukumonline. Obrolan ini dipandu oleh Legal Editor Hukumonline, Bernadetha Aurelia Oktavira. Please enjoy the podcast!

Ini highlights topik untuk mempermudah kamu:

1. Lamanya proses pemberesan pailit (01:00)
2. Ideal batas waktu pemberesan pailit (04:56)
3. Harta pailit tidak cukup untuk kreditur (06:20)
4. Akibat hukum Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 (12:28)
5. Ketentuan isi proposal perdamaian (18:28)
6. Urgensi revisi UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU (20:52)
7. Pemahaman konsep kepailitan untuk debitur dan kreditur (23:39)

Masih galau menentukan tujuan karir setelah menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) banyak dirasakan orang. Mungkin ada yang sudah mantab menekuni dunia lawyer, menjajal mendaftar legal department suatu perusahaan, menunggu pembukaan seleksi hakim, atau ada juga langsung lanjut S2.

Semua punya jalan hidup masing-masing. Namun setidaknya ada beberapa skill yang harus dipunyai para lulusan S.H.

Managing Partner Magnus Law Office, Pascal A. Hutasoit membeberkan berbagai pilihan karir hukum dan skills yang wajib dipunyai bersama dengan Legal Writer Hukumonline, Erizka Permatasari. Please enjoy the podcast!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Ini highlights topik untuk mempermudah kamu:

1. Pilihan karir lulusan S.H. (03:37)
2. Kerja dulu atau langsung S2? (06:57)
3. Skill khusus yang wajib dipunyai lulusan S.H. (15:48)
4. Tips berkarir sebagai lawyer (23:37)
5. Kalau ngga punya relasi lawfirm (30:25)
6. Jadi mahasiswa kupu-kupu (34:11)
7. Kerjaan lawyer apa saja? (36:47)
8. Yang dikerjakan in house lawyer (38:39)
9. Pentingnya Bahasa Inggris untuk lawyer (40:35)
10. Kepercayaan klien (43:28)
11. Magang di Magnus Law Office (45:50)

Kabar baik dari Dirjendukcapil! Seiring berkembangnya teknologi dan meluasnya digitalisasi, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam berbagai hal. Salah satu yang paling berkomitmen dalam mengembangkan layanan berbasis digital dan memudahkan masyarakat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri.

Di edisi #HukumonlinePodcast kali ini, kami ngobrol langsung dengan Prof. Zudan Arif Fakrulloh, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan berbagai penyederhanaan dan kemudahan yang bisa kamu nikmati dalam layanan pengurusan dokumen kependudukan!

Podcast kali ini merupakan konversi dari IG Live pada akun @klinikhukum.

Ini highlights yang perlu kamu tau:

1. Digitalisasi dokumen kependudukan: 05:00

2. WNA bisa punya KPT-el? 11:22

3. Inovasi layanan administrasi kependudukan: 19:05

4. Perbedaan data KTP-el dan KK: 26:54

5. Pembetulan dan penggantian identitas: 28:55

6. KK untuk 1 Orang: 31:47

7. Syarat penggantian nama: 36:56

8. Apakah surat pengantar RT/RW masih diperlukan? 37:58

9. Asas Domisili : 42:25

10. Anak WNA murni lahir, bisa dilaporkan ke Dukcapil? 43:41

11. Bisakah tanda tangan di KTP-el diganti? 45:45

12. Jika NIK tidak valid: 47:20

13. Lembaga yang masih mensyaratkan fotokopi KTP-el 50:09

14. Mengapa masa berlaku WNA tidak seumur hidup? 53:12

15. Cara mengecek keaslian KK dan KTP: 54:53

Tahukah kamu untuk menyelesaikan kasus pertanahan tidak selalu harus melalui jalur pengadilan. Lalu, bagaimana cara alternatifnya? Yuk simak obrolan Hukumonline Podcast bersama dengan Dr. Wardaniman Larosa, S.H., M.H., CLA., CTA, Founder WLP Law Firm yang dipandu oleh Erizka Permatasari, Legal Writer Hukumonline yang menjelaskan secara terperinci langkah-langkah apa yang bisa diupayakan saat menghadapi kasus pertanahan dan hingga mafia tanah.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Macam-macam hak atas tanah (02:46)
2. Kasus pertanahan yang sering terjadi dan cara menyelesaikannya (07:31)
3. Strategi dan langkah hukum saat berhadapan mafia tanah (21:08)
4. Prosedur ubah HGB jadi Hak Milik (26:19)
5. Sertifikat ganda (30:45)
6. Urus sertifikat jika penjual sudah tidak tahu di mana (33:08)
7. Tips menangani perkara tanah (36:51)

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, selama 5 tahun terakhir, sektor perkebunan, properti, dan infrastruktur menjadi penyumbang terbesar terjadinya konflik agraria. Tumpang tindih tata ruang, batas wilayah, dan perizinan kerap ditemui. Akibatnya, sengketa lahan dan penggusuran menjadi fenomena tak terhindarkan.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah memasukkan pengaturan tata ruang di dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Namun, apakah langkah ini menjawab permasalahan mendasar rezim penataan ruang di Indonesia?

Charlie Albajili, Pengacara Publik LBH Jakarta, akan menjawab persoalan tersebut di Hukumonline Podcast kali ini!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1.  Pentingnya regulasi penataan ruang di Indonesia : 3:35

2.  Pengaturan hak-hak masyarakat terhadap penataan ruang di Indonesia pasca UU Cipta Kerja: 9:30

3.  Permasalahan hukum penataan ruang pasca UU Cipta Kerja : 18:00

4.  Penyelesaian sengketa penataan ruang pasca UU Cipta Kerja: 29:34

5.  Bolehkah Pemerintah Daerah mengambil hak ulayat atas tanah untuk kepentingan umum? : 37:20

6.  Partisipasi masyarakat dalam kebijakan penataan ruang : 40:33

7.  Upaya hukum jika tanah milik yang belum bersertifikat diklaim milik orang lain : 44:14

8.  Permasalahan penggusuran paksa dalam praktik  : 46:55

Di tengah padatnya kendaraan yang melintas, tak sedikit pengendara yang enggan memakai helm, tak menyalakan lampu kendaraan di malam hari, melawan arus, membawa muatan berlebih, dan pelanggaran lainnya.

Akibatnya, pengendara bisa ditilang dan harus menerima sanksi berupa-rupa tergantung bentuk pelanggarannya. Hukumonline Podcast berikut ini menghadirkan Abraham Rodo Suryono, S.H., Wakil Direktur LBH Mawar Saron Jakarta yang berbincang bersama Legal Editor Hukumonline Saufa Ata Taqiyya seputar aturan lalu lintas, tilang, dan sanksinya.

Podcast ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Ini highlights topik untuk mempermudah kamu:

1. Bentuk pelanggaran lalin yang sering dijumpai (03:08)
2. Mekanisme tilang yang benar (5:28)
3. Muatan materi lalin di PP 30/2021 (13:35)
4. Tilang jika lupa bawa SIM (18:32)
5. Tilang elektronik (20:07)
6. Tempat melakukan tilang (21:51)
7. Telat bayar pajak kendaran (23:08)
8. Motor bekas ditilang (24:41)
9. Knalpot berisik (26:46)
10. Telat bayar pajak kendaraan (2) (28:30)
11. Izin pasang rambu lalin (30:04)
12. Jika penumpang terlibat kecelakaan (31:37)
13. Jumlah batas minimal petugas tilang (33:34)
14. Terobos lampu merah (34:14)
15. Petugas yang berwenang menilang (37:51)
16. Menyeberang sembarangan (38:58)
17. Kelebihan muatan kendaraan (overload) (40:54)

Pasca UU Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru baik dalam UU Cipta Kerja maupun peraturan pelaksananya.

Beberapa hal yang diubah tersebut, diantaranya yaitu pengaturan upah minimum, pekerja kontrak, serta kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK.

Ida Bagus Adhitya Pudja, S.H., LL.M., partner Trifida at Law, akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang perlu kamu ketahui terkait perubahan-perubahan ketentuan ketenagakerjaan tersebut pasca UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di Hukumonline Podcast kali ini!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1.  Nasib Pekerja PKWT Pasca UU Cipta Kerja : 2:10

2.  Ketentuan Pengupahan Pasca UU Cipta Kerja : 7:17

3.  Ketentuan PHK Pasca UU Cipta Kerja : 15:10

4.  Konsekuensi Jika UMR Dihapus : 21:12

5.  Resign, Berhak Dapat Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan? : 22:35

6.  Perhitungan UPH Jika Cuti Saat Resign : 24:40

7.  Perhitungan besaran JKP : 25:40

8.  Wajibkah Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam JKP? : 27:48

9.  Jika Perusahaan Membayar Upah di Bawah Upah Minimum : 29:04

10. Sanksi jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan : 36:59

11. Sanksi Jika Pekerja Keluar sebelum Masa Kontrak Berakhir: 39:17

Di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat harus terus beradaptasi agar bisa seminimal mungkin melakukan aktifitas di luar rumah. Termasuk dalam berbisnis.

Salah satu opsi bisnis rumahan yang bisa menjadi pilihan adalah bisnis katering rumahan. Karena tidak memerlukan tempat khusus untuk usaha mengingat seluruh aktifitas bisa dilakukan dari rumah, bisnis ini juga relatif lebih hemat dilihat dari sisi permodalan.

Namun, layaknya bisnis pada umumnya, bisnis katering rumahan pun mempunyai aspek perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Perizinan ini bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum semata, namun juga bisa mendatangkan nilai jual tersendiri untuk bisnis katering rumahan.

Febrina Artineli, konsultan Easybiz, menjelaskan apa saja keuntungan punya izin bagi bisnis katering rumahan dan bagaimana seluk beluk perizinannya di Hukumonline Podcast kali ini!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Facebook Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Perbedaan restoran, katering, dan kedai: 03:26

2. Kenapa izin usaha penting? 05:49

3. Jenis perizinan untuk katering dan langkah mengurusnya 10:38

4. Perlukan sertifikat BPOM? 16:12

5. Jika lokasi PT dan lokasi dapur berbeda, ikut mana izinnya? 19:04

6. Ribet nggak ngurus izinnya? 22:58

7. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perizinan: 28:25

8. Minimal punya berapa koki yang tersertifikasi? 30:04

9. Kalau katering mau gabung platform ojol: 32:40

10. Mungkin nggak ada razia izin? 33:46

11. Apa itu sistem zonasi? 36:57

12. Sertifikat hygiene: 39:59

13. Katering sudah jalan, tapi ternyata tak sesuai zonasi, harus bagaimana? 42:47

14. Uji lab gagal, harus ulang lagi: 46:05

15. Sertifikat hygiene milik pegawai, bisa dipakai? 49:23

16. Bagaimana caranya mengecek zonasi? 50:14

Udah bulan Maret aja nih, waktunya lapor SPT gais! Eh tapi bentar deh.. sebenarnya kenapa sih kita wajib bayar pajak? Fungsinya apa? Terus kalau ngga lapor, emang ada sanksinya?

Di Hukumonline Podcast episode ini, kamu bakal dapat insights baru soal dunia perpajakan dengan pembicaraan yang ringan dan mudah dipahami bersama dengan Rischo Genio Septianto, Tax Consultant dari MUC Consulting yang dipandu oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, Legal Editor Hukumonline. Enjoy the podcast!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Ini highlights topik untuk mempermudah kamu:

1. Pajak dalam kehidupan sehari-hari (04:10)
2. Fungsi bayar pajak? (13:05)
3. Sanksi ngga bayar pajak (15:04)
4. Pajak Penghasilan ASN (18:56)
5. Pajak restoran (20:06)
6. Perbedaan pajak dan retribusi (21:19)
7. Penggelapan pajak (22:55)
8. Pajak untuk content creator atau freelancer (27:11)
9. Cara buat NPWP (31:11)
10. Pajak bagi WNA yang bekerja di Indonesia (36:54)
11. Pajak bagi UMKM (39:45)
12. Pajak bagi PT yang berkegiatan usaha ekspor-impor (43:00)
13. Pajak untuk warung makan (44:55)
14. Potongan bunga bank (47:27)
15. Cara Hitung Pajak Penghasilan ASN (49:17)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya kekerasan fisik. Padahal, KDRT juga dapat berbentuk kekerasan psikis, lho! Selain banyak yang belum menyadari bahwa kekerasan psikis juga termasuk KDRT, terkadang si korban juga tidak sadar bahwa ia ternyata merupakan korban KDRT psikis karena ‘luka’nya tidak terlihat kasat mata.

Dalam praktiknya, bagaimana sih penanganan kasus KDRT Psikis? Bagaimana pembuktiannya? Apa saja kendala yang ditemui saat menangani kasus KDRT Psikis?

Justitia Avila Veda, mitra Advokat Pro Bono KONEKSI, akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang perlu kamu tahu mengenai KDRT Psikis serta menceritakan kasus-kasus KDRT Psikis yang pernah ia tangani di Hukumonline Podcast kali ini!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1.  Pengaturan Kekerasan Psikis di UU KDRT :  03:16

2.  Pembuktian Adanya KDRT Psikis  : 04:44

3.  Pendampingan Korban KDRT Psikis: 07:30

4.  Realita Kondisi Korban Kekerasan Psikis KDRT di Indonesia : 10:12

5.  Ketika Korban KDRT berubah menjadi 'Pelaku' KDRT : 13:34

6.  Tantangan Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : 15:20

7.  Upaya Hukum terhadap Kasus KDRT : 17:34

8.  Verbal Abuse, Termasuk KDRT Psikis? : 19:46

9.  Daluwarsa Penuntutan KDRT Psikis :  21:12

10. Cara Mendapatkan Bantuan Psikologi bagi Korban KDRT Psikis : 22:59

11. Anak sebagai Saksi KDRT Psikis : 25:20

12. Bila Polisi 'Menolak' Aduan KDRT Psikis : 26:21

13. Pentingnya Pemulihan Psikis Korban KDRT Psikis : 29:58

14. Ragam Bantuan Hukum yang Diberikan oleh Advokat Pro Bono : 32:07

15. Bila Laki-Laki menjadi Korban KDRT Psikis : 35:15

16. Agar Kasus KDRT Tak Menjadi Fenomena Gunung Es : 36:06

Sering denger cerita asisten rumah tangga (ART) yang dihina dan direndahkan majikannya? Atau bahkan dianiaya? Kamu juga bisa kok ikut melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka! Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) telah mengatur tegas bahwa ART juga merupakan anggota keluarga yang dilindungi dari KDRT.

Apa saja yang jadi hak ART korban KDRT? Bagaimana cara memperjuangkannya? Siapa yang bisa ikut membantu?

Flora Dianti, mitra Advokat Pro Bono KONEKSI, akan menjawab tuntas semua pertanyaan-pertanyaan tadi dan menjelaskan hal-hal lain yang perlu kamu tahu seputar KDRT terhadap ART di Hukumonline Podcast kali ini!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Pengertian dan lingkup KDRT: 02:41

2. Definisi “menetap” dalam konteks Asisten Rumah Tangga (ART): 08:26

3. Pembuktian Kekerasan Psikis: 15:29

4. Penelantaran ekonomi: 18:40

5. Perlindungan saksi dan korban KDRT: 25:27

6. Kesulitan ART dalam melaporkan KDRT: 30:53

7. Gugatan imateriil terhadap penganiayaan psikis: 34:00

8. Memproses di jalur pidana atau perdata sama saja: 36:06

9. Jika ART tidak Digaji, termasuk KDRT? 37:25

10. Jika Jadi Korban Tapi Takut Buka Aib: 39:24

Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama masa pandemi ini tentu harus menjadi perhatian serius. Meskipun banyak kasus KDRT yang terjadi, hanya sedikit sekali yang dilaporkan dan diproses secara hukum.

Melalui Hukumonline Podcast berikut ini menghadirkan Romy Leo Rinaldo, Mitra Advokat Pro Bono KONEKSI berbincang bersama Erizka Permatasari, Legal Writer Hukumonline mengenai aspek hukum dari tindak pidana KDRT dan cara melaporkannya.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Ini highlights topik untuk mempermudah kamu:

1. Apa itu KDRT? (05:02)
2. Siapa saja korban KDRT? (08:08)
3. Bantuan hukum bagi korban KDRT (11:55)
4. UU KDRT diatur di mana? (16:36)
5. Delik aduan absolut atau relatif? (17:12)
6. Adakah suami jadi korban KDRT? (19:43)
7. Penderitaan psikis (20:52)
8. Tetangga melaporkan KDRT (24:32)
9. Daluwarsa KDRT (27:29)
10. Kekerasan verbal (29:44)
11. Korban anak di bawah umur (30:46)
12. Bukti visum (33:45)
13. KDRT dalam perkawinan siri (34:35)
14. Irisan UU Perlindungan Anak (36:02)
15. Anak angkat jadi korban (37:17)
16. Saksi anak di bawah umur (38:15)
17. Memilih gugat cerai (39:03)
18. Marital rape (40:56)
19. Rehabilitasi korban (42:12)
20. Pelaku anak di bawah umur (43:16)
21. Korban luka berat (45:15)
22. ART jadi korban (46:25)
23. Selingkuh tak mau cerai (47:08)

Semenjak COVID-19 melanda seluruh dunia, hampir semua kegiatan diadakan secara daring melalui internet. Mulai dari belanja keperluan sehari-hari, sekolah/kuliah, konsultasi dokter, meminjam uang, bahkan merayakan hari-hari spesial seperti pernikahan, ulang tahun, bridal shower, dan wisuda pun sekarang bisa dilakukan secara daring.

Tak jarang, untuk memenuhi itu semua, kita harus mengunduh aplikasi tertentu atau masuk ke situs web tertentu. Setelah itu, kita diminta untuk mendaftarkan diri kita dengan memasukkan sejumlah data pribadi, seperti nama, tempat tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, dan lain sebagainya. Mungkin sudah tak terhitung berapa banyak data pribadi kita yang sudah kita masukkan ke dalam sejumlah aplikasi tersebut. Dengan banyaknya data pribadi kita yang kita masukkan ke internet, apa kamu yakin data pribadi kamu aman? Terlebih, banyak juga pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memperjualbelikan data-data pribadi pengguna.

Untuk itu, Hukumonline Podcast kali ini menghadirkan Sahid Ramadian (Managing Partner Firma Hukum Magnaar) dan Phalita Gatra (Editor of Legal Research and Analyst Hukumonline.com). Sahid dan Phalita akan ngobrol asyik tentang “Yakin Data Pribadi Kamu Aman di Internet?”

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Ini highlights topik untuk mempermudah kamu:

1.  Pentingnya perlindungan data pribadi (3:01)

2.  Kerugian Akibat Data Pribadi ‘Bocor’ (15:57)

3.  Kewajiban Pengusaha Mengatur Perlindungan Data Pribadi (24:25)

4.  Perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi (32:41)

5.  Langkah Hukum bila Data Pribadi 'Bocor' (38:05)

6.  Apakah Privacy Policy Termasuk Perjanjian? (45:26)

7.  Tips Sebelum Sign Up di Social Media dan E-Commerce (48:44)

8.  Perlindungan Data Pribadi di Internet Banking Indonesia (50:58)

Undang-Undang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai undang-undang pertama yang mengadopsi sistem omnibus law. Sayangnya, proses pembentukan undang-undang ini tak luput dari kontroversi publik. Mulai dari perdebatan tentang bisa tidaknya sistem omnibus law ini diadopsi berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, hingga kejanggalan dalam proses pembentukannya seperti jumlah halaman yang berubah-ubah setelah disetujui.

Untuk itu, #HukumonlinePodcast kali ini menghadirkan Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang akan mengupas isu-isu menarik seputar pembentukan UU Cipta Kerja!

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Kedudukan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan: 04:29
2. Proses Pembentukan UU yang Ideal: 09:53
3. Plus Minus Proses Pembentukan UU Cipta Kerja: 14:56
4. Konsekuensi Cacat Prosedur UU Cipta Kerja: 25:53
5. Kenapa ada banyak versi RUU Cipta Kerja: 29:26
6. Jika RUU Direvisi Setelah Disetujui: 35:57
7. Alat Bukti Cacat Formil Pembentukan: UU 39:39
8. Asas Pembentukan: UU 42:41
9. Presentase Dikabulkannya Judicial Review di MK: 44:36
10. Kapan Waktu yang Tepat untuk Mengajukan Judicial Review: 46:19
11. Jika Presiden tidak Menandatangani RUU: 48:45
12. Sejauh Mana Partisipasi Publik Harus Dilaksanakan?: 50:40
13. Apakah MK Dapat Membatalkan Substansi UU Cipta Kerja?: 52:57

Pandemi COVID-19 berdampak luas utamanya pada sektor bisnis. Akibat diharuskannya pembatasan kegiatan masyarakat, income bisnis ikut menurun. Untuk itu, berkolaborasi bersama KoinWorks kali ini kita ngobrolin seputar keuangan bisnis dari mulai sumber modal hingga solusi jika sulit bayar pinjaman usaha.

Bareng Financial Consultant Chessy Angelina dan dipandu Legal Editor Hukumonline Bernadetha Aurelia, yuk dengarkan tips mudah mengelola keuangan bisnis di tengah pandemi.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Tips mengelola keuangan di masa pandemi (02:27)
2. Mau buka bisnis tapi modal mepet (03:58)
3. Yang harus diperhatikan jika akan meminjam online (05:52)
4. Pentingnya dana darurat (09:12)
5. Cara hitung keuntungan bisnis (14:20)
6. Mitigasi risiko untuk bisnis (15:35)
7. Pemisahan rekening bisnis dan pribadi (17:46)
8. Sumber pendanaan bisnis di masa pandemi (18:46)
9. Tips buka bisnis untuk fresh graduate (20:37)
10. Packaging, brand, dan promosi penjualan (22:28)
11. Solusi jika sulit bayar pinjaman (23:38)

COVID-19 seolah-olah ‘memaksa’ sebagian masyarakat untuk memutar otak bagaimana bisa bertahan hidup di kondisi seperti ini. Contoh salah satunya, mereka mencoba membuka bisnis baru dengan mengandalkan kekuatan sosial media yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk menambah penghasilan. Tapi, apakah bisnis berbasis online semacam ini juga memerlukan izin? Lalu potensi-potensi bisnis apa yang banyak digeluti di masa pandemi seperti ini?

Bersama dengan Legal Editor Hukumonline Bernadetha Aurelia dan CEO Easybiz Leo Faray Tody, mari dengarkan obrolan tentang hal-hal terkait legalitas dan perizinan untuk memulai bisnis di masa pandemi.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Peluang membuka bisnis di saat pandemi (00:49)
2. Jenis bisnis yang sedang trend (04:17)
3. Hal yang perlu kamu perhatikan saat membuka bisnis (06:14)
4. Jenis badan usaha untuk UMKM (11:20)
5. Insentif pemerintah untuk memuali bisnis (13:40)
6. Regulasi mendirikan klinik dokter kerja sama dengan BPJS (15:43)
7. Mendirikan PT bersama pasangan suami/istri (18:00)
8. Bisnis yang ‘pas’ saat pandemi (22:34)
9. Protokol kesehatan untuk mendirikan usaha saat pandemi (25:17)
10. Akibat berbisnis ngga punya izin (27:02)
11. Pentingnya mengurus izin usaha (29:14)
12. Regulasi-regulasi bagi UMKM (31:52)

Berkat kecanggihan teknologi, kini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet dan menyebarkan konten-konten, baik konten yang didapatkan melalui internet atau konten yang dibuat sendiri ke media sosial, YouTube, atau platform hiburan lainnya yang ada di internet.

Di balik keseruan berbagi konten di internet, tanpa kita sadari, ternyata banyak sekali aspek hukum yang seringkali abai kita perhatikan, seperti masalah hak cipta, izin, dan lain sebagainya.

Untuk itu, #HukumonlinePodcast kali ini menghadirkan Agus Candra Suratmaja S.P., S.H. (Advokat Spesialis Kekayaan Intelektual Kantor Hukum Officium Nobile Indolaw) dan Phalita Gatra, S.H. (Editor of Legal Research and Analyst Hukumonline.com).

Agus dan Phalita akan mengobrol asik tentang “Asyik dan Aman Bikin Konten Kalau Tahu Hukumnya”.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1.  Kekayaan Intelektual secara Umum (2:15)

2.  Perlindungan Hukum Konten Milik Content Creator (3:40)

3.  Jerat Hukum Repost Karya Orang Lain (5:15)

4.  Penjualan Akun Platform Hiburan Ilegal (6:24)

5.  Pelanggaran Hukum Penjualan Barang KW di E-commerce (8:20)

6.  Hukum ‘Mencomot’ Foto Orang Lain Tanpa Izin (12:17)

7.  Hukum Repost Postingan Akun yang di Privasi  (15:16)

8.  Aspek Hukum Remix Lagu Orang Lain Tanpa Izin (28:53)

9.  Perlindungan Hukum Posting Foto di Media Sosial (32:26)

10. Objek-Objek yang Dilindungi Hak Cipta (34:43)

11. Pelanggaran Hukum Siaran Ulang Rekaman Televisi (40:49)

12. Aspek Hukum Mengutip Berita Aktual (43:37)

13. Batasan Kriteria Nonkomersil dalam Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (45:00)

14. Aspek Hukum Jiplak Lagu (46:46)

Tahun ajaran baru dimulai, banyak mahasiswa/mahasiswi baru yang akan memulai kuliahnya di Fakultas Hukum di berbagai Universitas di Indonesia. Di sisi lain, banyak juga senior-senior mereka yang saat ini tengah berjuang untuk bisa ‘survive’ sebagai mahasiswa hukum agar lulus dengan nilai terbaik.

Kuliah di Fakultas Hukum memang punya tantangan tersendiri. Untuk mengadapi tantangan ini, mungkin kamu bertanya-tanya gimana caranya agar kuliah hukum lancar jaya dan saat lulus nanti punya banyak modal untuk memulai karir.

Untuk itu, #HukumonlinePodcast kali ini menghadirkan Saufa Ata Taqiyya dan Bernadetha Aurelia Oktavira, keduanya merupakan Legal Editor Klinik Hukumonline. Saufa dan Aurel akan ngobrol asyik tentang “Tips Survive Kuliah Hukum”

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Belajar Mata Kuliah Hukum (2:09)

2. Memilih Peminatan Program Kekhususan (6:40)

3. Cari Topik Skripsi (10:40)

4. Ngerjain skripsi hukum (15:31)

5. Aktif di organisasi internal kampus dan antar kampus (21:27)

6. Ikut Lomba dan Kegiatan Ilmiah (25:29)

7. Jadi volunteer (28:20)

Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut berdampak parah ke berbagai sektor usaha. Banyak pekerja di-PHK, gaji dipotong atau dicicil bahkan mereka dirumahkan tanpa kejelasan.

Belum lagi pasca UU Cipta Kerja disahkan, beberapa kebijakan terkait ketenagakerjaan turut diubah dan tentu membutuhkan perhatian khusus untuk mendalaminya lebih lanjut.

Dipandu oleh Legal Editor Hukumonline Bernadetha Aurelia bersama dengan Redaktur Hukumonline Agus Sahbani, mari simak obrolan menyoal apa kabar nasib pekerja di tengah pandemi?

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Cek fakta data pekerja yang di-PHK selama pandemi (01:40)

2. Jika gaji dipotong/dicicil sepihak (04:08)

3. Kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja (08:44)

4. Kalau perusahaan lalai menerapkan protokol kesehatan (12:44)

5. Jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang positif COVID-19 (18:19)

6. Bolehkah memecat pekerja yang positif COVID-19? (23:07)

7. Perubahan gaji pekerja di tengah pandemi (26:22)

8. Dasar hukum pemotongan tunjangan PNS (28:02)

9. Hal-hal yang diperhatikan kalau terjadi PHK massal dari perspektif ketenagakerjaan & UU Cipta Kerja (31:37)

Seri Hukumonline Podcast dari hasil rekaman Webinar bertajuk: “COVID-19 New Normal is a Momentum for In-House Counsel” hadir kembali dengan bagian kedua.

Bersama Bapak Sudimin Mina, Software Asset Management & Compliance Director Microsoft Indonesia dan Bapak Reza Topobroto, Senior Legal Advisor to the CEO Indosat Ooredoo, episode kali ini membahas kekhawatiran in-house counseldan berbagai profesi lainnya terhadap disrupsi teknologi yang mengancam eksistensi profesi mereka.

Teknologi memang sudah mengambil sebagian porsi pekerjaan manusia, namun, dengan sikap dan kerangka pikir yang tepat, in-house counsel dan profesi lain bisa memanfaatkan disrupsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga yang terjadi bukan ‘kepunahan’ profesi, namun ‘evolusi’ profesi.

Maka dari itu, episode 13 hadir untuk memberikan tips kepada in-house counselagar bisa ‘berdamai’ dengan disrupsi teknologi dan untuk tidak takut akan penggunaan teknologi dalam dunia bisnis.

Biar memanjakan telinga, berikut highlights yang kamu harus simak:

1. Kesadaran Teknologi In-House Counsel (1:29)

2. 'Berdamai' dengan Disrupsi Teknologi (10:04)

3. Work from Home Permanen bagi Pelaku Bisnis (19:22)

4. Hadapi Klien yang Belum Terima Perkembangan Teknologi (24:05)

5. Nasihat agar Bertahan di Tengah Disrupsi Teknologi (27:19)

Hukumonline Podcast kali ini merupakan hasil rekaman kami atas Webinar Hukumonline pada 20 Mei 2020, bertajuk: “COVID-19 New Normal is a Momentum for In-House Counsel”.

In-house counsel yang punya peran untuk tetap melancarkan bisnis perusahaan merasakan dampak dari masa new normal pandemi COVID-19 meski bekerja dari rumah. Beban kerja bertambah, jam kerja memanjang dan email masih saja masuk ke inboxmeski sudah larut malam merupakan sebagian dari dampak masa new normalini.

Bersama Bapak Sudimin Mina, Software Asset Management & Compliance Director Microsoft Indonesia dan Bapak Reza Topobroto, Senior Legal Advisor to the CEO Indosat Ooredoo, episode kali ini mengupas bagaimana dampak WFH dan new normal pada profesi in-house counsel dan tips agar in-house counseldapat berkembang menjadi lebih profesional di tengah pandemi COVID-19.

Biar memanjakan telinga, berikut highlights yang kamu harus simak:

1. Dampak WFH dan new normal pada pekerjaan in-house counsel – 03:04

2. Kiat-kiat dapat tetap optimal bekerja di masa new normal – 09:08

Tenang, topik kali ini dibagi jadi dua episode kok! Habis ini langsung dengerin Episode 13 ya!

Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3.602 kasus, yang 520 di antaranya adalah kasus pelecehan seksual. Di balik besarnya angka tersebut, tentunya masih ada berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi namun tidak tercatat atau tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dikarenakan stigma tabu yang melekat pada pelecehan seksual, menyebabkan korban lebih memilih bungkam, sementara pelaku terus berkeliaran bebas di masyarakat. Bahkan dari tahun ke tahun, selalu ada obrolan netizen yang seolah-olah mewajarkan ulah pelaku dengan menyudutkan korban pelecehan seksual dengan berbagai alasan yang tak berkesudahan, salah satunya soal cara berpakaian.

Dipandu oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, Legal Writer Hukumonline, #HukumonlinePodcast kali ini menghadirkan Dede Fitriani Choirunisa, Event &Training Coordinator Hukumonline dan Phalita Gatra, Editor of Legal Research & Analysis Hukumonline akan mengobrol asik tentang “Hadapi Pelecehan Seksual dengan Berani”.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Bentuk-bentuk pelecehan seksual (03:45)

2. Kasus pelecehan seksual di Indonesia (15:40)

3. Jerat hukum pelaku pelecehan seksual (22:57)

4. Kebijakan pemerintah untuk mencegah pelecehan seksual (27:54)

5. Perlindungan pekerja wanita dari sexual harrashment (30:58)

6. Lapor pelecehan seksual (33:57)

7. Penggunaan pepper spray (36:36)

8. Tips menghadapi pelaku pelecehan seksual (39:15)

Maraknya tawaran pinjaman online (pinjol) di berbagai media sosial membuat kita harus senantiasa waswas sebelum terjebak. Walau kemudahan dan bunga yang ditawarkan menggiurkan, ternyata masih banyak pinjol yang ilegal.

Kali ini Hukumonline Podcast bakalan ngobrol asik mengupas pinjol dari aspek legalitasnya sampai tips-tips supaya terhindar dari jebakan pinjol.

Dengan dipandu oleh Manajer Klinik dan Penerbitan Hukumonline, Tri Jata Ayu Pramesti bersama dengan 2 Legal Editor Hukumonline, Arasy Pradana dan Sigar Aji, mari kita simak bersama obrolan “Berkelit dari Jebakan Pinjol”.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

1. Aspek legalitas pinjol (02:48)

2. Para pihak dalam pinjol (08:00)

3. Sanksi memviralkan utang pinjol (13:17)

4. Mempidanakan utang memang boleh? (17:07)

5. Tips terbebas dari jebakan pinjol (21:55)

Tahun 2020 merupakan tahun istimewa bagi tiga organisasi advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketiga PERADI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di tahun ini. Rinciannya, Munas III PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI) akan diselenggarakan pada 28-29 Februari 2020 di Jakarta. PERADI akan menyelenggarakan Munas ke-III pada 29-31 Maret 2020 di Surabaya. Sedangkan Munas III PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) diselenggarakan pada 19 Juni 2020 mendatang di Jakarta.

Untuk mengetahui lebih jauh rencana dan kesiapan Munas 3 PERADI dan tantangan yang mungkin akan terjadi, episode Hukumonline Podcast kali ini menghadirkan tiga sosok yang berkontribusi besar dalam penyelenggaraan Munas. Fathan Qorib dari Hukumonline akan mengupas kecanggihan Munas yang ditawarkan oleh ketiga PERADI.

Highlights episode ini perlu Anda ketahui:

1. Persiapan penyelenggaraan Munas;
2. Pihak-pihak yang sudah mencalonkan diri sebagai ketua umum;
3. Sistem dan mekanisme yang ditawarkan untuk memilih ketua umum;
4. Kemungkinan regenerasi dari sistem pemilihan;
5. Plus minus sistem pemilihan yang ditawarkan.

Jika suatu perusahaan terlilit utang hingga dinyatakan pailit, pengadilan niaga lalu mengangkat Kurator untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Dalam episode kali ini, #HukumonlinePodcast ngobrol bareng seorang Advokat sekaligus Kurator, Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M., Partner dari Adisuryo Dwinanto & Co (ADCO) Law. Ternyata untuk menjadi seorang Kurator butuh proses yang ngga instant, berangkat dari merintis karir sebagai advokat hingga jurus ampuh supaya lulus ujian Kurator, kita obrolin semuanya di sini!

Jika punya pertanyaan, silakan kirim melalui www.hukumonline.com. Tapi sebelum itu, silakan cek arsip jawaban dulu ya!

Efek Rumah Kaca (ERK) dikenal akan lagu-lagunya yang vokal berbicara mengenai isu-isu sosial di masyarakat, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penegakkan hukum di negeri ini. Diracunnya seorang aktivis HAM di udara adalah salah satu kasus yang telah dituangkan ke dalam lagu oleh ERK berjudul “Di Udara”. Selain itu, “Jangan Bakar Buku” juga merupakan lagu kritis yang menentang pembatasan dalam menyerap karya cipta dari berbagai penulis.  Dapat dikatakan, ERK memberikan dimensi baru dalam usaha mengeksplorasi tema lagu.

Di sisi lain, era digital telah menciptakan lanskap ekonomi baru, di mana kreativitas menjadi motor penting yang meningkatkan roda perekonomian Indonesia. Banyak orang berkarya, memanfaatkan platform digital sebagai media penyebarannya, namun belum memahami bagaimana perlindungan atas karya intelektualnya dan sejauh apa hukum memerdekakan kita dalam berkarya. Kekayaan Intelektual merupakan salah satu perhatian penting bagi Assegaf Hamzah & Partners (AHP) terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia. 

Dalam episode kali ini,  Hukumonline mempertemukan ERK dan lawyer dari Assegaf Hamzah & Partners untuk bercakap-cakap mengenai kedua isu tersebut, dalam kerangka besar Kemerdekaan Berkarya di Era Digital.

Jika punya pertanyaan, silakan kirim melalui https://www.hukumonline.com/

Permasalahan umum regulasi seperti jumlah yang banyak (hiperregulasi) dan pengaturan yang tumpang tindih ternyata memiliki dampak yang cukup serius. Pada episode kali ini, Rizky Argama selaku Direktur Riset Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia menjabarkan secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dan juga menawarkan beberapa solusi yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari bencana hiperregulasi.

Jika punya pertanyaan, silakan kirim melalui www.hukumonline.com/klinik.