Ruang Publik

Tantrum merupakan bagian dari perkembangan emonisional normal pada anak. Tapi ini bisa berkembang menjadi abnormal bila tidak diatasi dengan tepat. Karena itu penting bagi orangtua untuk memahami penyebab anak tantrum sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat. Lama dan frekuensi tantrum pada anak akan berkurang seiring bertambahnya usia anak.

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih mendalam tentang apa penyebab tantrum pada anak dan cara mengatasinya, bersama Dokter I Gusti Ayu Trisna Windiani, Dokter Spesialis Anak Konsultan - Anggota Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ribuan anak menjadi korban judi online. Temuan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) soal anak yang terlibat judi online ini cukup mengagetkan. PGSI melakukan survei terhadap siswa di tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Demak. Hasilnya, ada dua ribu anak jadi korban judi online.

Dan parahnya lagi, anak korban judi online ini bisa terjerumus melakukan tindakan kriminal. Di awal tahun 2024, seorang pelajar di Cianjur diduga merampok dan menodongkan senjata ke kasir minimarket. Uangnya diduga untuk membayar utang judi online. Tahun 2023 juga ada kasus pembegalan yang diduga dilakukan dua remaja di Surabaya yang kecanduan judi online.

Kondisi ini menuntut gerak cepat berbagai pihak untuk mengatasinya. Presiden Jokowipun sudah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online.

Menanti langkah pemerintah, dari sisi keluarga dan masyarakat, apa upaya yang bisa dilakukan untuk sejak dini mencegah anak terlibat judi online? Bila sudah kecanduan, apa yang harus dilakukan?

Di Ruang Publik hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang khawatir akan masalah ini dan turut mendampingi anak-anak yang kecanduan judi online. Ada dr. Kurniawan Satria Denta, Direktur Utama dan Owner Klinik KiDi Pejaten.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sebanyak 17 bandara internasional di Indonesia diubah statusnya menjadi bandara domestik. Kini tersisa 17 bandara yang berstatus internasional di Indonesia, dari jumlah semula 34 bandara.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyebut penurunan status belasan bandara ini ditujukan untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19.

Sebelum perubahan status bandara ini, berbagai keluhan soal mahalnya harga tiket pesawat untuk perjalanan domestik ramai disuarakan berbagai pihak.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di akhir tahun lalu mengatakan penyebab mahalnya harga tiket pesawat karena jumlah pesawat yang beroperasi setelah pandemi berkurang hampir setengahnya. Ini menyebabkan minimnya ketersediaan kursi dan berkurangnya jumlah penerbangan.

Seperti apa penurunan status bandara ini bisa mendorong kebangkitan penerbangan nasional? Apa dampak penurunan status ini terhadap para konsumen dan di daerah lokasi bandara tersebut?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama: Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI ) Alvin Lie dan Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), Pauline Suharno.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prilaku koruptif disebut masih mewarnai dunia pendidikan di tanah air. Ini dilakukan dalam berbagai bentuk baik oleh peserta didik maupun pendidik. Ini tercermin dari Indeks Integritas Pendidikan Indonesia (IIPI) 2023 yang dikeluarkan KPK.

Nilai IIPK 2023 adalah 73,7 atau berada di level dua. Nilai tersebut menurut KPK tergolong cukup rendah. Praktik korupsi di dunia pendidikan ini tentu berdampak luas termasuk pada peserta didik.

Padahal masih ada berbagai persoalan lain, seperti kekerasan di lingkungan sekolah, pemerataan akses peserta didik terhadap sekolah, pemerataan sarana dan prasarana serta pengajar, kesejahteraan guru dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Berbagai persoalan ini saling memengaruhi dan harus diurai untuk mendapatkan solusi yang tepat. Bagaimana caranya? Seperti apa peran peta jalan pendidikan Indonesia yang sedang disusun dalam mengatasi berbagai persoalan ini?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Kordinator Program dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi dan Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Paslon nomor urut 2 ini menang dominan 58 persen di Pilpres 2024, meski Prabowo dipersoalkan karena punya rekam jejak hitam soal pelanggaran HAM.

Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis dan mahasiswa pada 1997-1998, saat menjabat sebagai Danjen Kopassus. Buntut dari kasus itu, ia diberhentikan dari militer.

Penculikan aktivis adalah satu dari 12 kasus HAM berat yang hingga kini belum tuntas. Kasus-kasus lain, di antaranya, tragedi ‘65, kerusuhan ‘97/98, kasus Talangsari, hingga Wasior-Wamena. Banyak dari kasus tersebut diduga melibatkan militer.

Lantas bakal seperti nasib penuntasan kasus-kasus tersebut di tangan Prabowo-Gibran? Kita akan bahas di Ruang Publik KBR kali ini, bersama Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Petrus Hariyanto, korban penculikan ‘98, yang juga mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus pornografi anak secara online di Indonesia makin mengkhawatirkan. Data dari National Center for Missing and Exploited Children menyebutkan konten pornografi anak di Indonesia mencapai 5.5 juta kasus selama empat tahun terakhir.

Ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat di dunia dan nomor dua di negara ASEAN dalam kasus pornografi anak. Tapi data ini dipercaya lebih tinggi di lapangan karena masih banyak korban yang belum melapor.

Langkah mendesak dan menyeluruh diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah pun berencana membuat Satgas Pornografi Anak yang melibatkan 11 lembaga negara.

Seperti apa peran dan fungsi yang harus dilakukan agar Satgas Pornografi Anak ini bisa bekerja maksimal? Di Ruang Publik KBR, kita bincangkan hal ini bersama Ketua Yayasan Kepedulian untuk Anak Surakarta (Kakak) Shoim Sahriyati dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Baru-baru ini publik digegerkan dengan temuan ada gula tambahan di produk makanan bayi dari salah satu perusahaan makanan ternama, Nestle. Temuan itu merupakan hasil investigasi LSM asal Swiss, Public Eye bersama International Food Baby Action Network (IBFAN). Nestle dituding menerapkan standar kadar gula yang berbeda dalam produk-produk yang dipasarkan di berbagai negara.

Produk makanan bayi yang dijual di negara miskin dan berkembang, termasuk di Indonesia, mengandung kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dijual di Eropa. Untuk produk diinvestigasi di Indonesia, adalah susu bubuk untuk anak.

Padahal, sudah banyak riset ilmiah yang menyebutkan, konsumsi gula berlebih berdampak buruk bagi kesehatan bayi dan anak. Di antaranya bisa menyebabkan obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung.

Seperti apa temuan dalam riset tersebut? Langkah apa yang harus diambil pemerintah terkait temuan ini?

Kita akan bahas di Ruang Publik KBR kali ini, bersama Diah S. Saminarsih, CEO & Founder CISDI, sebuah lembaga yang berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan Fitria Rosatriani, Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14 ribuan kasus pada 2023, berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Tiap tahun, diperkirakan ada penambahan sekitar 700-1000 kasus HIV pada anak.

Data ini menunjukkan masih banyak PR terkait target eliminasi HIV/AIDS 2030.

Di sisi lain, ada kehidupan anak-anak dengan HIV/AIDS yang harus dijamin. Mereka tentunya punya hak yang sama dengan anak-anak lain, berhak tumbuh, dan hidup layak tanpa diskriminasi.

Namun, realita kadang masih jauh dari harapan. Banyak anak dengan HIV yang masih terkungkung stigma dari lingkungan bahkan tak jarang dari keluarga. Hal ini memunculkan diskriminasi dan menghambat pemenuhan hak mereka, termasuk dalam mengakses layanan kesehatan. Padahal, anak dengan HIV harus rutin mengkonsumsi ARV.

Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik kali ini, kita akan bersua dengan sosok-sosok yang gelisah dengan stigma dan diskriminasi yang masih melingkupi orang dengan HIV/AIDS, termasuk anak. Kegelisahan itu mereka ubah menjadi gerakan dan solidaritas untuk mewujudkan kehidupan lebih baik bagi orang dengan HIV/AIDS.

Seperti apa cerita mereka? Kita akan berbicang dengan Ketua Yayasan Lentera yang berada di Solo, Yunus Prasetyo dan Founder dan Managing Director Komunitas Dokter Tanpa Stigma, Dokter Sandra Suryadana.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Pada awal April 2024, populasi Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 279 juta jiwa. Kondisi keberagaman Indonesia juga membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah konflik antar umat beragama. Indonesia memiliki 6 (enam) agama dengan penganut mayoritas, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.

Hal yang masih menjadi persoalan dan menimbulkan konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat memiliki syarat yang diatur dalam PBM 2006. Namun, apakah peraturan tersebut sudah tepat laksana di masyarakat? Seperti apa potret persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia khususnya hal mendirikan rumah ibadat?Kita bincangkan hal ini bersama narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR: Adinda Tenriangke Muchtar - Direktur The Indonesian Institute (TII) dan Tantowi Anwari - Advocacy Manager SEJUK

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perang Iran dan Israel menambah deretan konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia. Bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dan produk minyak (BBM), efeknya sangat signifikan. Masyarakat pasti resah kalau ada isu kenaikan harga BBM, karena otomatis bakal mengerek harga-harga lain. Selama bertahun-tahun pemerintah mengerem dampak ini dengan skema subsidi.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk 2024, subsidi BBM dan elpiji diperkirakan meningkat menjadi Rp113,3 triliun dan listrik sebesar Rp73,6 triliun. Subsidi yang terus naik itu menunjukkan makin mendesaknya pemakaian energi terbarukan.

Di sisi lain, solusi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM juga mesti dipercepat. Salah satunya dengan memperluas penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah telah meluncurkan program subsidi pembelian kendaraan listrik sejak 2023. Program ini juga diklaim sebagai upaya mendorong capaian emisi nol bersih (NZE) di 2060.

Seperti apa evaluasi program subsidi kendaraan listrik ini? Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita akan berbincang dengan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Saudara, sebagai Wajib Pajak pasti sering mendengar tentang Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan. Ini merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

kita akan berbincang tentang perpajakan, di mana bulan April ini merupakan batas pelaporan SPT Tahunan Badan, setelah dibulan Maret kemarin kita sebagai orang pribadi sudah menjalankan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Nah, terkait dengan SPT Tahunan Badan beberapa kali kita pernah mendengar mengenai PT Perseorangan. Seperti apakah kewajiban perpajakan bagi PT Perseorangan ini? Apakah termasuk kedalam Orang Pribadi seperti namanya perseorangan atau harus membuat SPT Tahunan Badan karena ada istilah PT didalamnya? Kita bincangkan hal ini bersama narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR: Bima Pradana Putra - Penyuluh Pajak Ahli Muda dan Muhammad Iqbal Rahadian Saefudin - Penyuluh Pajak Ahli Pertama, dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) – Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Momen mudik Lebaran 2024 sudah terlewati. Di musim mudik tahun ini, angka kecelakaan lalu lintas diklaim turun 8 persen dibanding tahun lalu. Data dari Kepolisian mencatat kasus kecelakaan selama arus mudik dan arus balik 2024 mencapai 2.900 kejadian, dengan jumlah korban tewas 429 orang.

Ada beberapa peristiwa yang jadi sorotan, misalnya, kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 58 yang menewaskan 12 orang, dan juga kemacetan yang cukup panjang di Pelabuhan Merak

Bagaimana evaluasi manajemen mudik Lebaran tahun ini? Apa saja perbaikan yang mesti disiapkan untuk menghadapi musim mudik berikutnya?

Di Ruang Publik KBR pagi ini, kita akan berbincang dengan Ilham Malik Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi yang juga Asst. Prof di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Rio Octaviano, Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anak rentan terkena alergi. Ini disebabkan paparan sistem kekebalan tubuh mereka terbatas dan masih dalam tahap perkembangan.

Alergi pada anak merupakan suatu kondisi dimana sistem imun tubuh anak bereaksi terhadap suatu zat pemicu atau alergen seperti makanan, iritan, dan obat-obatan. Gejala yang ditimbulkan bervariasi dari yang ringan hingga berat.

Alergi pada anak tidak hanya memengaruhi kondisi fisiknya tapi juga bisa berdampak pada kondisi psikologis anak dan orangtua. Karena itu penting bagi orangtua untuk mengetahui gejala dan penanganan awal alergi pada anak serta dampaknya baik secara fisik maupun psikologis.

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan dengarkan penjelasan Anna Surti Ariani, Psikolog Keluarga dan Anak dari Lembaga Psikolog Terapan UI (LPTUI) dan Dokter Anang Endaryanto, SpA(K), MARS, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak FK-Unair.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sachet dan pouch merupakan jenis kemasan plastik yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Biasanya dua jenis kemasan ini digunakan pada barang-barang konsumen yang bergerak cepat atau fast-moving consumer goods (FMCG), seperti makanan dan minuman kemasan, deterjen, cairan pembersih, hingga shampo.

Hasil laporan yang dirilis Dietplastik Indonesia dan Daya Makara Universitas Indonesia menunjukkan dua kemasan berbahan plastik ini berkontribusi dalam meningkatkan jumlah sampah plastik sekali pakai di Indonesia.

Rata-rata satu orang di Indonesia dapat mengkonsumsi 4 kg sampah sachet per tahun. Jika konsumsi masyarakat terhadap produk kemasan sachet dan pouch tidak diintervensi, total sampah yang dihasilkan bisa mencapai 1,1 juta ton pada 2030.

Bagaimana dampak dari sampah kemasan sachet dan pouch terhadap lingkungan? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah ini?

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan Zakiyus Shadicky Sipisang, Senior Research Lead Dietplastik Indonesia dan Bisuk Abraham Sisungkunon, Head of Sustainable Development Research Cluster, Daya Makara UI (DMUI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kenaikan harga beras mestinya dijadikan momentum untuk menggenjot diversifikasi pangan. Apalagi Indonesia sebenarnya kaya dengan beragam sumber karbohidrat dan kacang-kacangan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, Indonesia punya setidaknya 100 jenis karbohidrat, 100 kacang-kacangan, 450 buah dan 250 sayuran dan jamur. Tapi sayangnya belum diketahui secara pasti seperti apa kondisi pangan lokal ini baik produksi dan konsumsinya di komunitas.

Inilah yang jadi alasan hadirnya website https://nusantarafoodbiodiversity.org/. Situs ini digagas sejumlah kelompok masyarakat sipil termasuk komunitas lokal sebagai upaya pendokumentasian pangan lokal yang melibatkan publik.

Mengapa penting website ini ada? Seperti apa partisipasi yang bisa dilakukan publik untuk mendukung website ini? Di Ruang Publik edisi Indonesia Baik pagi ini kita akan berbincang dengan Local Champion Koalisi Pangan BAIK Desa Tapobali Amborsia Era Tobil dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Momen Ramadan dan Idulfitri biasanya digunakan masyarakat untuk berbelanja banyak barang seperti pakaian baru. Berbagai brand baik luar maupun lokal berlomba mengeluarkan koleksi terbaru mereka dalam menyambut hari raya ini.

Namun tanpa disadari, produksi pakaian yang tidak terkendali bisa berujung pada masalah sampah pakaian. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), limbah tekstil di 2023 menyumbang 2,5% dari total sampah nasional.

Saat ini kesadaran akan reuse atau guna ulang pakaian sudah mulai banyak dipromosikan. Tujuannya untuk mengurangi sampah pakaian. Dan tentunya reuse ini bisa menjadi salah satu upaya untuk berhemat dan tetap tampil modis. Bagaimana caranya? Seperti apa tantangan mengedukasi masyarakat soal guna ulang pakaian ini?

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan Caine Aurilia dari Slow Fashion Indonesia dan Gaya Caecia, Minimalist Fashion Practitioner & Minimalist Moms Indonesia Team.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus penyebaran penyakit tangan, kaki, dan mulut atau yang dikenal dengan flu Singapura terus mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 20 provinsi mengalami peningkatan kasus dan secara nasional ada lebih 6000 kasus flu Singapura yang telah dilaporkan.

Flu Singapura disebutkan sangat mudah menular dengan angka kematian yang rendah. Namun yang harus diwaspadai adalah komplikasi yang berbahaya Flu Singapura, yang dapat menyerang otak sehingga menyebabkan meningitis dan ensefalitis. Meskipun komplikasi ini pun masih jarang ditemukan.

Kenaikan kasus flu Singapura ini tentu harus diwaspadai di musim mudik dimana mobilitas masyarakat sangat tinggi. Apa yang orangtua harus ketahui tentang flu Singapura dan bagaimana penyebarannya?

Di Ruang Publik KBR akan kita dengarkan penjelasan dari Dokter Edi Hartoyo, Spesialis Anak Konsultan, Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Masalah sampah makanan di Indonesia masih belum mendapat perhatian serius. Padahal jumlah sampah makanan yang dihasilkan di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) berjudul Food Waste Index Report 2024, jumlah sampah makanan rumah tangga Indonesia mencapai 14,73 juta ton per tahun. Angka ini tertinggi di Asia Tenggara.

Berangkat dari keprihatinan inilah lahir berbagai komunitas yang menyalurkan makanan berlebih dan berpotensi dibuang tapi masih layak untuk dikonsumsi. Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi ini kita akan berbincang dengan dua komunitas yang fokus di isu ini yaitu Garda Pangan dan FoodCycle.

Seperti apa cerita mereka tentang pengalaman dan tantangan dalam mengumpulkan makanan berlebih ini dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan? Yuk kita berbincang dengan Tim Logistik Garda Pangan, Qatrunnada Rafifa Zalfani, dan Co-founder FoodCycle, Astrid Paramita.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mengelola keuangan saat lebaran punya dua manfaat. Yang pertama bisa memastikan semua kebutuhan keluarga saat lebaran terpenuhi, Dan kedua yang tak kala penting, agar pascalebaran keuangan keluarga tetapa aman alias tidak tekor. Tidak sedikit kejadian setelah lebaran usai, kita kesulitan memenuhi kebutuhan hari-hari karena uang sudah habis untuk kebutuhan lebaran sementara gajian masih lama.

Bagaimana mengelola keuangan di hari raya seperti lebaran ini? Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan Pemerhati Perencanaan Keuangan Masyarakat Himawan Adhi.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jumlah pemudik pada Lebaran 2024 diperkirakan naik tajam dibandingkan tahun lalu. Diperkirakan ada pergerakan secara nasional 193 juta orang, 71,7 persen dari penduduk Indonesia, pada Lebaran tahun ini. Angka ini naik 70 juta orang dibandingkan jumlah pemudik pada Lebaran tahun lalu yang mencapai 123 juta orang.

Pergerakan masyarakat ini akan diikuti perputaran ekonomi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkirakan, potensi perputaran ekonomi utamanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) mencapai Rp276 triliun selama momen Lebaran 2024.

Dari potensi perputaran ekonomi saat Lebaran ini, seperti apa dampaknya untuk UMKM? Bisakah momen Lebaran tahun ini digunakan untuk mendokrak UMKM terutama di daerah tujuan mudik?

Di Ruang Publik KBR kita perbincangkan hal ini bersama Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal dan Ketua Umum Akumandiri, Hermawati Setyorini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang kembali terjadi. Kali ini dibalut program magang Ferienjob di Jerman yang menyasar mahasiswa. Padahal sebenarnya ferienjob merupakan kerja paruh waktu dalam masa libur bukan program magang. Jenis pekerjaan yang dilakukan pun biasanya kerja-kerja yang mengandalkan tenaga fisik.

Para korban yang mengikuti program ini mencapai 1000an orang dari 33 kampus dijanjikan bayaran sebesar Rp30 juta tiap bulan. Selain itu mereka diiming-imingi akan mendapat 20 SKS lewat program magang tersebut seperti program Kampus Merdeka (MBKM).

Sebenarnya tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang bukan modus baru. Pada 2018 ada program magang palsu siswa SMK yang melibatkan sejumlah SMK di Kendal, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Korbannya mencapai puluhan lulusan SMK.

Apa langkah yang harus diambil agar tindak pidana perdagangan orang dengan kedok magang ini tidak terulang? Apa langkah selanjutnya yang harus diambil pihak terkait setelah kasus ini terbongkar?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama para narasumber kita, Koordinator Beranda Migran Hanindha dan Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus Demam Berdarah meningkat lebih dua kali lipat dalam beberapa pekan terakhir. Data Kementerian Kesehatan mencatat pada minggu ke 12 tahun 2024 kasus demam berdarah mencapai 38 ribuan kasus dan angka kematiannya 316 kasus. Sementara pada minggu ke-8 tercatat total kasus demam berdarah hampir 16 ribu kasus dengan 124 kematian.

Peningkatan kasus yang disertai peningkatan angka kematian ini tentu mengkhawatirkan. Apalagi pekan ini sudah mulai banyak warga yang mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Bila lonjakan ini terus terjadi tentu akan menambah berat beban fasilitas kesehatan di daerah-daerah tujuan mudik.

Apa langkah mendesak yang harus diambil pemerintah untuk menekan kasus DBD agar tidak terus meningkat? Kapan puncak kasus demam berdarah dan apa langkah antisipasi pemerintah menghadapinya?

Kita perbincangkan ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dan Epidemiolog Masdalina Pane.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Berbagai upaya harus dilakukan untuk melindungi anak-anak, termasuk saat anak terlibat dalam kejahatan. Pendampingan perlu dilakukan agar anak tidak terjerumus kembali dalam kejahatan dan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

Anak berhadapan dengan hukum menjadi salah satu isu kompleks yang harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tapi juga tentang bagaimana sistem peradilan pidana merespons dengan cara yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan khusus anak.

Lalu, siapa saja yang termasuk anak berhadapan dengan hukum? Seperti apa perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum? Kita bincangkan hal ini bersama narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR: Dian Sasmita, MH - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah pada 2023 telah mencanangkan program nasional pemberian vaksin Human Papilloma Virus (HPV) gratis untuk anak sekolah kelas 5 dan 6 SD. Vaksin HPV merupakan vaksin yang dapat melindungi individu dari infeksi HPV, penyebab kanker leher rahim atau serviks dan kanker penis. Kanker serviks sendiri berada di urutan kedua yang menyebabkan kematian perempuan di Indonesia.

Program pemberian vaksin HPV gratis bagi anak dilakukan untuk mencapai target pemerintah, yaitu 90% anak perempuan dan laki-laki di Indonesia mendapatkan vaksin HPV pada 2030. Target ini tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks Indonesia.

Seperti apa progres pelaksanaan pemberian vaksin HPV gratis ini? Dan apa tantangannya? Di Ruang Publik KBR hari ini, kita akan berbincang dengan dr. Prima Yosephine Berliana, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tiap event bergengsi pesta olahraga dunia olimpiade, bulu tangkis selalu jadi tumpuan meraih emas. Sejauh ini, memang baru bulu tangkis yang mampu menyumbang medali emas, bahkan dipatok sebagai tradisi, meski sempat lepas pada 2012. Terakhir di Olimpiade Tokyo, emas disumbangkan oleh ganda putri Greysia Poli-i/Apriyani Rahayu.

Nah, bagaimana peluang bulu tangkis di Olimpiade Paris yang bakal digelar akhir Juli hingga pertengahan Agustus mendatang? Untuk sementara, tim Merah Putih sudah meloloskan lima wakil, antara lain, dua wakil tunggal putra Anthony Ginting dan Jonathan Christie, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian, dan ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Masihkah ada peluang menambah wakil ke Paris? Apa strategi PBSI agar target mempertahankan tradisi emas bulu tangkis tetap terjaga?

Kita bincangkan topik ini di Ruang Publik KBR bersama PR Team Adhoc PBSI Olimpiade Paris 2024, Yuni Kartika, dan Pengamat Bulu Tangkis & Editor in Chief Fantasista.id Ainur Rohman.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Istilah bullying atau perundungan semakin sering kita dengar. Kasus bullying terjadi di berbagai tempat, salah satunya di lingkungan pendidikan, dan datanya sangat meresahkan. Sepanjang tahun 2023 kemarin, menurut data dari Yayasan Cahaya Guru, sedikitnya ada 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dengan total 134 pelaku dan 339 korban yang 19 orang di antaranya meninggal dunia. Pada awal tahun 2024, kasus bullying terhadap seorang siswa di SMA internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan juga jadi sorotan publik. Hal ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan bahwa kondisi sekarang sedang tidak baik- baik saja. Bahkan, pelaku perundungan tidak lain sesama siswa sendiri. Lalu, bagaimana memastikan kasus bullying ini tidak terus meningkat khususnya di lingkup pendidikan?

Apa solusinya? Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR: Erfianne S.Cicilia, S.Psi., Psikolog - Psikolog Klinis dan Retno Listyarti - Pemerhati Pendidikan dan Anak, Ketua Dewan Pakar FSGI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kanker tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak. Menurut Sistem Registrasi Kanker Indonesia ada 11 ribu anak per tahun yang baru terdiagnosis kanker. Apa yang orangtua harus ketahui seputar kanker pada anak?

Ruang Publik KBR hari ini akan berbincang bersama Yayasan Kasih Anak Kanker (YKAKI). Ada Ira Soelistyo, Pendiri dan Ketua YKAKI dan Aniza M. Santosa, Pendiri dan Bendahara YKAKI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Peran perempuan dalam gerakan sosial dan perubahan makin tak terbantahkan. Di bidang keagamaan, misalnya, kian banyak puan yang aktif menyuarakan toleransi dengan melakukan dialog lintas iman. Di Yogyakarta, ada Srikandi Lintas Iman (Srili) yang fokus memperjuangkan moderasi agama. Bagaimana kiprahnya? apa saja kendala yang dihadapi?

Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik kali ini, kita akan berbincang dengan perwakilan Srili tentang perjuangan mereka menciptakan ruang-ruang perjumpaan lintas iman. Bersama Misni Parjiati, Sekretaris Srili dan Istiatun dari Divisi Pemberdayaan Srili.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pasar Kripto kian menggeliat di 2024 didorong momentum pengurangan pasokan baru atau halving day Bitcoin. Harga Bitcoin sudah pecah rekor, melampaui US$68.000 atau lebih dari Rp1 miliar.

Antusiasme pasar di tanah air terlihat dari jumlah investor kripto per Februari 2024 yang mencapai 19 juta orang, berdasarkan data Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jumlah ini naik dari Januari yang tercatat 18,83 juta orang. Besaran transaksinya pun melonjak dari Rp21,57 triliun pada Januari menjadi sekitar Rp50 triliun lebih.

Bagi anda yang tertarik untuk berinvestasi di kripto, baiknya jangan karena FOMO, karena aset ini termasuk kategori high risk. Nah, apa saja hal-hal mendasar yang harus diketahui sebelum invest di kripto? Bagaimana perencanaan keuangannya? Strategi seperti apa yang cocok diterapkan agar investasi kripto aman dan cuan?

Kita bahas topik seru ini di Ruang Publik KBR bersama Financial Market Specialist, Lucky Bayu Purnomo dan Rieka Handayani, VP PR & Marketing Tokocyrpto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memunculkan polemik. Kebijakan ini berlaku selambatnya 1 Januari 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kenaikan PPN diklaim untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu APBN. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi memicu kenaikan harga-harga yang kian membebani konsumen. Padahal, konsumsi masyarakat masih menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2023, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,82 persen secara tahunan.

Apa saja dampak kenaikan PPN ke masyarakat? Apakah kebijakan ini bisa dibatalkan atau ditunda? Kita bahas hal ini di Ruang Publik KBR bersama Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyatno dan Ruben Hutabarat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Beberapa pekan terakhir, banjir bandang melanda sejumlah daerah. Bencana merenggut puluhan korban jiwa, seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat dengan korban meninggal lebih dari 30 orang, termasuk korban yang belum ditemukan.

Dampak bencana berpotensi kian luas, karena BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berlangsung hingga dua pekan mendatang. Ini merupakan dampak adanya 3 bibit siklon tropis yang berada di Samudera Hindia.

Mengapa potensi bencana bisa diperkirakan, tetapi korban jiwa tetap berjatuhan? Mitigasi seperti apa yang harus diterapkan untuk meminimalkan jumlah korban? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Dewan Pengawas Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Eko Teguh Paripurno dan Edvin Aldrian, Pakar Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu 2024 masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada senin pekan depan. Salah satu hal yang perlu dicermati pada musim pemilu kali ini adalah naiknya angka gangguan informasi jelang pemilu.

Gangguan informasi ini meliputi misinformation, disinformation, dan malinformation. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat ada kenaikan sekitar 2x lipat hoaks soal politik pada 2023 dibadingkan musim pemilu 2019.

Dan pekan ini Koalisi Cek Fakta melakukan diseminasi untuk riset dengan tema “Tren bentuk-bentuk praktek misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjelang Pemilu 2024”.

Hasil ini tentu bisa digunakan penyelenggara pemilu untuk menyiapkan strategi dan aturan untuk menekan munculnya dan beredarnya gangguan informasi saat musim pemilu mendatang. Apalagi di tahun ini masih ada perhelatan besar lain yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Seperti apa temuan Koalisi Cek Fakta ini? Bagaimana menggunakan temuan ini untuk merumuskan aturan dan tindakan di lapangan agar pemilu mendatang gangguan informasi ini bisa ditangkal?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Pemeriksa Fakta Mafindo, Adi Syafitrah dan Astari Yanuarti, Ketua Relawan Edukasi Antihoaks Indonesia (REDAXI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen inkonstitusional. Aturan itu dinilai tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Namun, perubahan ambang batas parlemen ini baru berlaku pada Pemilu 2029.

Putusan MK tersebut disambut baik partai-partai kecil maupun nonparlemen. Hal ini juga dinilai bisa mencegah besarnya suara yang hilang. Namun, belakangan mulai banyak penolakan dari parpol besar untuk menurunkan ambang batas parlemen. Salah satu alasannya karena sistem multipartai mempersulit membentuk pemerintahan yang stabil.

Lantas, aturan ambang batas parlemen seperti apa yang ideal bagi demokrasi Bagaimana peluang partai-partai kecil di Pemilu 2029?

Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama perwakilan parpol baru ada Said Salahudin, Ahli Pemilu/ Ketua Tim Khusus Partai Buruh, Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda dan Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Lama tak terdengar kabar tentang rancangan Perpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Beleid ini akan menggantikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, yang kerap dikritik karena mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas.

Banyak kalangan berharap rancangan Perpres PKUB bisa mendorong inklusi dan keberagaman. Namun, bagaimana dengan kelompok penghayat kepercayaan? Apakah rancangan Perpres sudah merangkul kepentingan mereka?

Ruang Publik KBR akan membincangkan topik ini bersama Rumadi Ahmad, Plt Deputi V KSP dan Dian Jennie Tjahjawati, Ketua Umum Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (Puanhayati).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usulan yang digulirkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar Kantor Urusan Agama (KUA) bisa melayani pernikahan semua agama menuai pro-kontra. Selama ini, KUA memang hanya mengurusi pernikahan umat Islam, sedangkan penganut agama lain dilayani di Kantor Catatan Sipil.

Wacana KUA untuk semua agama, sekilas terlihat inklusif, tetapi banyak mengundang tanya tentang urgensi dan implementasinya.

Di Ruang Publik KBR, kita akan membincangkan topik ini bersama sejumlah pemangku kepentingan. Ada Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie (dalam konfirmasi), Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Henrek Lokra, dan Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kecerdasan buatan (AI) makin masif berkembang. Berbagai inovasi terus bermunculan dan memukau publik. Yang4 terbaru adalah Sora dari OpenAI, yang mampu membuat video dari teks sederhana. Sebelumnya, ada Chat GPT dan Midjourney yang mempermudah pembuatan skrip maupun gambar. Namun, AI ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kehadirannya disambut meriah karena meringankan beban kerja manusia. Namun, di sisi yang lain, AI juga dianggap mengancam karena bisa menggantikan pekerjaan manusia. Kekhawatiran itu salah satunya datang dari kalangan pekerja kreatif. Berdasarkan penelitian dari Goldman Sachs, perusahaan investasi di AS, sebesar 26% pekerjaan di bidang seni, desain, hiburan, media, dan olahraga berpotensi diotomatisasi oleh AI.

Nah, bagaimana pekerja kreatif di Indonesia merespons kemajuan AI ini? Kami sudah mengundang tiga narasumber, yakni, Pakar AI Institut Teknologi Bandung (ITB) Ayu Purwarianti, Ekiel Produser Film di 786 Production, dan Hambali Hamdan Software Developer sekaligus pengurus di SINDIKASI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih marak terjadi. Sejak awal tahun ini, ada beberapa kasus yang mencuat. Yang terbaru, kasus pelecehan seksual terhadap dua karyawan di Universitas Pancasila, Jakarta. Terduga pelakunya adalah rektor Edie Toet Hendratno, yang belakangan dinonaktifkan.

Sebelumnya, di Januari, kekerasan seksual juga terjadi, untuk kesekian kalinya, di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelakunya diduga seorang dosen.

Publik tentu bertanya-tanya, ada apa dengan kampus kita? Padahal, dunia pendidikan tinggi mestinya adalah tempat yang aman bagi semua, karena isinya orang-orang terdidik.

Apalagi, secara regulasi, sudah ada Undang-Undang TPKS. Kemudian, sudah ada pula aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi, yang diterbitkan Mendikbudristek Nadiem Makarim 2021 lalu. Aturan ini ditindaklanjuti dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di kampus-kampus.

Namun, miris memang jika merujuk catatan Kemendikbudristek per Juli 2023, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ada 65 kasus. Sangat mungkin angkanya di lapangan, jauh lebih besar.

Apa yang masih kurang dalam penanganan kekerasan seksual di kampus selama ini? Bagaimana caranya agar kampus aman dari kekerasan seksual? Bagaimana memastikan keadilan bagi korban? Kita bincangkan ini di Ruang Publik KBR bersama Iva Kasuma, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Beberapa pekan terakhir, program makan siang gratis dan susu gratis, yang diusung capres-cawapres Prabowo-Gibran, ramai diperbincangkan. Apalagi, program ini juga sempat dibahas di rapat kabinet Jokowi di Istana dan bakal dimasukkan dalam rencana anggaran 2025.

Tak hanya itu, pekan lalu, simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, di bawah koordinasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Biaya makan siang per anak sebesar 15 ribu rupiah.

Sumber anggaran program makan siang gratis memang banyak dipertanyakan, karena bakal menyedot ratusan triliun rupiah. Publik kian ramai saat Airlangga menyebut dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bisa digunakan sebagai salah satu sumber anggaran. Sebelumnya, ada juga yang menyebut anggaran dapat diambil dari memangkas subsidi BBM.

Nah, Ruang Publik KBR kali ini, juga akan memperbincangkan dan mengkritisi program makan siang gratis, sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan janji kampanye Prabowo-Gibran. Kami sudah mengundang dua narasumber, yakni, CEO & Founder CISDI, Diah Saminarsih dan Manager Hukum dan Demokrasi FITRA, Bung Gulfino.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tidak terasa, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya, kita juga sudah mulai memikirkan rencana mudik Hari Raya Idul Fitri ya. Budaya mudik Lebaran merupakan salah satu tradisi yang sangat penting di Indonesia. Momen ini tidak hanya untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi juga jadi momen untuk bersosialisasi dengan sesama pemudik saat istirahat di perjalanan.

Jika saat covid-19 kemarin masyarakat sangat dibatasi untuk melakukan perjalanan mudik, maka tahun ini semarak mudik Lebaran akan terasa meriah karena sudah bisa dilakukan dengan leluasa. Apalagi, akan digelar Mudik gratis 2024 oleh sederet instansi. Salah satunya mudik gratis 2024 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Bagaimana Kemenhub mewujudkan mudik gratis saat Lebaran 2024 yang aman, nyaman dan selamat? Apa saja sih syaratnya?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini, Irly Saritini Permata - Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub RI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Diskriminasi masih terjadi di hampir semua ruang, termasuk pendidikan. Padahal, pendidikan mestinya menjadi tempat anak mengenal dan memupuk nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.

Anda tentu masih ingat dengan berbagai kasus diskriminasi yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Misalnya, pemaksaan jilbab di sekolah negeri, kemudian, ada guru SMP di Lamongan, Jawa Timur mencukur paksa rambut belasan siswi karena tidak mengenakan ciput. Beberapa tahun lalu juga mencuat kasus guru SMA yang mengajak muridnya agar tidak memilih ketua OSIS nonmuslim.

Kasus kekerasan di Binus School Serpong, baru-baru ini juga makin mengkonfirmasi betapa besarnya tantangan untuk mendidik generasi inklusif. Pelakunya bukan guru, melainkan murid. Tantangan ini makin besar karena anak-anak tumbuh di era digitalisasi.

Lantas, pola didik dan pola asuh seperti apa yang tepat diterapkan agar terbangun sikap inklusif pada anak?

Di Ruang Publik KBR kali ini kita akan berbincang bersama Praktisi Pendidikan dan Ketua Yayasan Cahaya Guru (YCG), Henny Supolo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Di musim pancaroba, anak-anak mudah mengalami gangguan kesehatan. Ini terjadi karena pergantian suhu yang ekstrem menjadi tempat ideal bagi bakteri atau virus untuk berkembang biak. Mengatasi gejala penyakit dengan tepat tentu akan membantu anak pulih dengan baik. Tak kalah penting juga tentunya upaya pencegahan.

Apa saja jenis penyakit yang harus diwaspadai yang kerap dialami anak pada masa pancaroba ini? Apa tindakan pertama yang orangtua harus lakukan untuk mencegah keparahan? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik pagi ini bersama DokterYogi Prawira, Konsultan Emergensi dan Rawat Intensif Anak.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Harga beras terus naik dan bahkan disebut telah mencapai harga tertinggi. Ini tidak hanya terjadi pada beras premium, tapi juga beras medium. Untuk beras premium harganya telah mencapai Rp 18 ribu per kilogram sementara harga beras medium di kisaran RP 14 ribu per kilogram.

Badan Pangan Nasional atau Bapanas sudah menyiapkan lima langkah untuk menstabilkan ketersediaan pangan termasuk beras menjelang Ramadan di tengah kenaikan harga beras. Bagaimana memaksimalkan langkah-langkah ini untuk menekan harga beras tidak naik terus?

Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI dan Khudori, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Perpres ini dikenal sebagai Publisher Rights atau Hak-hak Penerbit. Perpres akan mulai berlaku enam bulan sejak diundangkan pada 20 Februari 2024.

Perpres ini muncul setelah banyaknya perusahaan platofm digital penyebar informasi seperti Google, Instagram, Facebook, Tiktok dan lain-lain dan mengancam ekosistem industri media jurnalistik. Karena itu, pemerintah ingin menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Seperti apa masa depan pers Indonesia usai terbitnya Perpres ini? Apa dampak kehadiran Perpres ini bagi masyarakat? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Paulus Tri Agung Kristanto, Anggota Dewan Pers selaku Ketua Komisi Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Profesi, Elin, Perwakilan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Dwi Eko Lokononto, Owner Beritajatim.com.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kebiasaan ngemil telah tumbuh menjadi bagian gaya hidup yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Bahkan hasil riset Nielsen & Kantar tahun 2020, menyebutkan bahwa 86% responden menyatakan mereka rutin mengkonsumsi lebih dari 4 jenis biskuit sebagai camilan, terbanyak di antaranya yaitu Wafer, Sandwich, Cracker, dan Cookies.

Meskipun ngemil memiliki citra yang cukup buruk, namun ada beberapa manfaat ngemil bagi tubuh yang bisa didapatkan. Beberapa manfaat ngemil bagi tubuh tersebut antara lain, dapat memberikan energi di tengah hari saat beraktivitas, atau ketika berolahraga. Selain itu, manfaat ngemil bagi tubuh di antara waktu makan, juga mampu mengurangi rasa lapar dan mencegah dari makan berlebihan.

Lalu, seperti apa sih cemilan yang tepat untuk kita konsumsi? Serta bagaimana memilih cemilan yang enak juga halal?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini, Nanda Syifa Sashabila-Public Relations Biskuit Kokola Regional DKI-Jawa Barat.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Indonesia dikejar waktu untuk segera keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah), sebelum bonus demografi habis sekitar 13 tahun lagi. Salah satu cara untuk melipatgandakan level PDB menjadi negara maju adalah dengan sebanyak mungkin mencetak pengusaha baru di semua sektor usaha. Menciptakan pengusaha-pengusaha baru adalah kunci untuk Indonesia keluar dari jebakan negara berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan jumlah pengusaha meningkat menjadi lima persen dari total penduduk guna memaksimalkan bonus demografi. Menurutnya, sumber daya manusia RI di masa depan harus sehat, berpendidikan serta mempunyai inovasi guna menunjang Visi Indonesia Emas 2060.

Nah, akan digelar kembali Info Franchise dan Business Concept (IFBC) 2024 di ICE BSD. Seperti apa keseruannya dan apa saja yang dihadirkan peneyelenggara di IFBC 2024 kali ini?

Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini, Fredy Ferdianto - Head of Public Relations, IFBC 2024 dan Fazni Zehan - CM Franchise Dev Regional 2&4 Erafone.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pengelolaan sampah yang kurang optimal menjadi tantangan Indonesia dalam mengatasi persoalan sampah sampai hari ini. Bahkan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyebut Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia.

Timbulan sampah per tahunnya masih sangat besar. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total timbulan sampah di Indonesia per 2022 ada lebih dari 35 juta ton per tahun.

Dari total timbulan sampah di Indonesia, komposisi sampah yang paling banyak merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 38%. Di sisi lain, pemerintah memiliki target pada 2025 yaitu pengurangan sampah harus mencapai 30 persen dari total timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun tersebut. Untuk mencapai target tersebut, perlu sistem pengelolaan sampah yang optimal.

Sistem pengelolaan sampah yang seperti apa? Apa upaya apa yang harus segera dilakukan untuk mencapai target pengurangan sampah? Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi ini kita akan berbincang dengan Eliza Putri Ayu, Zero Waste Campaign Officer Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Iklan judi online punya kontribusi pada masifnya pengguna judi online di tanah air. Ini bisa ditemukan di beragam platform dan situs web online. Survei Populix bertajuk “Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure” mencatat sebanyak 84% responden mengamati bahwa iklan perjudian online sering kali masuk dalam konten-konten media sosial, situs web film dan gaming serta konten para influencer yang melakukan promosi judi online.

Apa dampaknya bila iklan-iklan judi online ini tidak segera diatur peredarannya di dunia maya? Bagaimana caranya bisa berselancar di dunia maya tanpa terpapar iklan-iklan yang merugikan seperti iklan judi online ini? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini Head of Social Research Populix, Vivi Zabkie dan Ibnu Dwi Cahyo, Pakar Keamanan Data Pribadi, Executive Director Siber Sehat Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pekerjaan hijau atau green jobs belakangan populer diperbincangkan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) sudah cukup lama mengenalkan tentang green jobs. Pekerjaan hijau yang lebih ramah lingkungan ini hadir karena ada kesadaran untuk mengambil langkah mendasar untuk mengurangi laju perubahan iklim yang dampaknya kian tak terelakan.

Green job ini dinilai bisa menjadi salah satu jenis pekerjaan yang bakal banyak diminati karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu green job disebut bisa menjadi peluang bisnis mendorong perekenomian yang cerdas dan baik bagi lingkungan.

Apa saja yang masuk dalam green job ini? Bagaimana masa depan green job di Indonesia? Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan A. Azis Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Koaksi Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Proses penghitungan suara nyata alias real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih berlangsung. Masyarakat bisa ikut berperan dalam mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2024 ini secara online.

Pemantauan bisa dilakukan lewat berbagai jalur, salah satunya di situs kawalpemilu.org. Di sini masyarakat, petugas KPPS, pengawas dan saksi bisa mengunggah foto hasil hitung Pilpres dari tiap TPS yang tertulis di formulir C – Hasil PPWP, penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemantauan penghitungan suara bisa dilakukan secara real time.

Seperti apa pentingnya peran platform pemantauan seperti kawalpemilu.org ini? Seperti apa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan platform pemantauan ini? Kita bincangkan di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Co-founder KawalPemilu, Elina Ciptadi dan Raihan Muhammad Akmal, Koordinator Anak Muda Satu Nusa Satu Suara (Nusantara).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kemarin, pesta demokrasi lima tahunan mencapai puncaknya, yaitu Hari Pencoblosan. Di tengah proses sebelum dan setelah coblosan, beragam informasi dan berita terkait terus berseliweran. Derasnya informasi soal pemilu ini mungkin saja punya dampak, termasuk pada kesehatan mental seseorang.

Terlalu banyak informasi dan konflik antarpendukung bisa menjadi sangat melelahkan. Bahkan bisa menimbulkan kecemasan, depresi, hingga insomnia. Fenomena ini kemudian disebut sebagai election stress disorder atau gangguan stres pemilu.

Bagaimana mengatasi gangguan stress pemilu ini? Apakah setelah hari pencoblosan, gangguan ini masih mungkin terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Di Ruang Publik KBR pagi ini kita akan berbincang dengan Wawan Kurniawan, Peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id