What's Trending

Fenomena ratusan pelamar kerja yang rela mengantre melamar pekerjaan di warung seblak Bangsat (Bang Satria) Seuhah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, jadi sorotan. Video ini viral di media sosial TikTok. Dalam video itu, tampak pelamar kerja melakukan walking interview dan memadati warung seblak tersebut.

Tingginya pengangguran generasi Z pun jadi perbincangan. Betapa tidak, angkanya mencapai hampir 10 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun itu menjadi pengangguran atau tanpa kegiatan, seperti bekerja maupun mengenyam pendidikan. Jumlah itu setara dengan 22 persen dari total penduduk usia muda pada 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak dari pengangguran berusia muda dari kalangan SMA/SMK sederat dan perguruan tinggi.

Ironisnya, pemerintah saat ini tengah berupaya mewujudkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, agar keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi.

Tapi bagaimana bisa bicara pendapatan kalau para pemudanya banyak yang tak bisa mencari penghasilan. Padahal, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa.

Dan situasi ini, menurut Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida bakal menjadi masalah kalau tidak segera ditangani. Disaster Demografi, dia menyebut.

Lantas, bagaimana penanganannya? Beberapa usulan pun muncul. Bakal efektifkah? Kita mau bedah ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berniat membentuk Dewan Media Sosial. Sebetulnya, soal Dewan Media Sosial ini sudah disinggungnya sejak tahun lalu.

Menurut Menkominfo, kehadiran Dewan Media Sosial dengan pelibatan masyarakat dari berbagai unsur dan ekosistem akan menjadi perhatian pemerintah agar ruang digital saling dikontrol oleh berbagai pihak.

Kata Budi, wacana pembentukan DMS merupakan masukan yang diberikan organisasi masyarakat sipil, dan didukung oleh kajian akademik yang diprakarsai oleh UNESCO. Nantinya, DMS ini berbentuk jejaring atau koalisi independen lintas pemangku kepentingan, berisi organisasi masyarakat sipil, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, pelaku industri, dan sebagainya.

Tujuannya, kata dia, untuk memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel. DMS juga diklaim bakal jadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola media sosial, termasuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Sebagai karyawan, apa saja potongan yang harus anda tanggung tiap bulannya? Nah, selain itu semua, nantinya gaji anda juga bakal dipotong lagi untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Yup, Pemerintah akan memotong gaji atau upah pekerja untuk Tapera yang akan digunakan sebagai pembiayaan perumahan. Presiden Joko Widodo mengatakan, besaran iuran Tapera yang ditanggung peserta sudah dihitung dengan cermat oleh pemerintah. Jokowi mencontohkan, iuran BPJS Kesehatan sebelumnya juga menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini awalnya memang berat, tetapi manfaat program sangat besar bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Salah satu poin yang diatur dalam PP ini adalah pemotongan gaji atau upah pekerja untuk dimasukkan ke dalam rekening dana Tapera.

Dalam aturan itu disebutkan, besaran simpanan yang diputuskan pemerintah sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Pada Ayat 2 Pasal 15 nya mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.

Namun, yakinkah karyawan akhirnya bisa membeli rumah yang ideal dengan program tapera ini?

Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Asosiasi Pengusaha Real Estate REI, Paulus Totok Lusida dan Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Angka pengangguran generasi Z jadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun itu menjadi pengangguran atau tanpa kegiatan, seperti bekerja maupun mengenyam pendidikan. Padahal, pemerintah tengah berupaya mewujudkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, agar keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

Prediksi tersebut dilatarbelakangi, pada tahun 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa.

Lantas, demi mengatasi angka pengangguran di usia produktif yang tinggi itu, sebagian kalangan parlemen mendorong pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi.

Anggota Komisi Ketenagakerjaan di DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, pendidikan vokasi dapat menyiapkan peserta didik menjadi angkatan kerja yang mempunyai kemampuan tenaga ahli profesional sesuai kebutuhan pasar kerja.

Namun, masih relevankah pendidikan vokasi memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja? Soal hal ini yuk kita bincangkan bersama dengan Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Sumatera Utara sekaligus Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Agusmidah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang terjadi pada 2016, atau sekitar 8 tahun lalu kembali muncul kepermukaan

Pasalnya, kasus Vina ini diangkat menjadi sebuah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari, dengan durasi 1 jam 40 menit, dan ditayangkan di berbagai biskop tanah air.
Selain itu, muncul juga aduan dugaan salah tangkap dan penyiksaan ketika penyidikan di Polres Cirebon Agustus 2016.

Awalnya kasus kematian Vina dan Eky disebut akibat kecelakaan. Namun kasus berlanjut dan diketahui bukan sekedar kecelakaan. Melainkan meninggal akibat penganiayaan berat hingga kekerasan seksual. Saat itu, Polisi berhasil mengamankan delapan terduga pelaku dari 11 tersangka pembunuhan, sementara tiga lainnya masih buron.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata menerima aduan dari ST yang dihukum 3 tahun, 8 bulan. ST mengaku tidak diberikan akses kuasa hukum, dihalangi bertemu keluarga, hingga dugaan penyiksaan ketika penyelidikan.
Terkait pelaku yang buron selama 8 tahun. Akhirnya pihak Kepolisian berhasil menangkap PS di Cirebon. Penangkapan dilakukan polda Jawa Barat, dan mereka mengaku bakal memastikan kasus ini bakal diusut hingga tuntas.

Pertama-tama, saya mau ajak anda semua membayangkan jika tak ada lagi air bersih yang kita punya? Air menjadi komoditas yang langka dan menjadi rebutan.

Bagaimana jika kita tak bisa lagi mengaksesnya? Meski kondisi ini dialami oleh beberapa menusia di dunia yang selam a ini kesulitan mendapat air bersih, namun tak menutup kemungkinan ini bakal dirasakan seluruh manusia dibumi kelak.

Ya, itu berpeluang terjadi, jika kita tak mampu melindungi kelestarian sumber air dan mengelola air bersih yang masih ada.

Itulah mengapa penting mengajak seluruh pihak bergandeng tangan mengantisipasi hal buruk itu menjadi nyata.

Lewat World Water Forum ke 10 di Bali, Indonesia, para kepala negara bertemu untuk mencari solusi mengatasi masalah krisis air dunia.

Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres meminta para kepala negara menjadikan kegiatan Forum Air Dunia atau WWF di Bali itu sebagai kesempatan untuk mencari solusi mengatasi permasalahan terkait air sebagai sumber hidup. Di hadapan para pemimpin negara yang hadir, ia mengingatkan ancaman kelestarian air serta dampaknya yang akan ditanggung manusia di kemudian hari.

Namun mampukah para pemimpin dunia bergandeng tangan? Bagaimana dengan komitmen pemerintah Indonesia sendiri menjamin ketersediaan air bersih bagi warganya? Apa peran pemuda yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian air demi menyongsong generasi emas?

Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mulai dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI), sampai Universitas Riau (Unri) bergerak mendemo kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Aliansi BEM Seluruh Indonesia mendorong pemerintah dan DPR mengambil sikap soal kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi. Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Maulana Ihsan saat audiensi di DPR, mengungkap UKT di kampusnya mengalami kenaikan hingga 500 persen.

Kata Maulana, kenaikan UKT sudah membuat mahasiswa resah. Dia mencontohkan kenaikan di Fakultas Peternakan yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi Rp14 juta. (MAULANA EDT)

Menyoal UKT, ada mahasiswa Unri bernama Khariq Anhar, yang sempat dilaporkan Rektor Universitas Riau Sri Indarti ke polisi lantaran kontennya terkait UKT Universitas Riau, meski belakangan laporannya dicabut.

Nah kalau tanggapan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, kenaikan UKT perguruan tinggi negeri (PTN) yang sekarang, tidak serta merta mengubah biaya mahasiswa yang tengah menempuh studi. Kata Nadiem, hal itu bakal berlaku untuk mahasiswa baru memasuki masa kuliah. Dia pun menegaskan kenaikan tersebut juga tidak berdampak besar terhadap mahasiswa tingkat ekonomi bawah. (NADIEM EDT)

Nah kita mau lanjutin obrolan seputar kenaikan UKT.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Seberapa banyak pengeluaran anda untuk uang parkir? Coba ditotal perbulan? Coba digabungkan juga dengan seluruh anggota keluarga dalam satu rumah tangga anda? Masihkah terasa kecil atau cukup memberatkan?

Pasalnya nih, belakangan bermunculan ungkapan keberatan warganet menghadapi juru parkir liar baik di minimarket maupun kawasan wisata.

Contoh terbaru, viral video pengantar calon jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, dimintai tarif parkir Rp30.000. Juga viral video pengemudi mobil protes soal tarif parkir sebesar Rp150.000 yang diminta oleh juru parkir di Istiqlal.

Usai viral, pemerintah pun turun tangan. Beberapa pemerintah daerah juga berupaya menertibkan juru parkir liar yang beroperasi di wilayahnya, baik supermarket atau spot-spot lainnya.

Di Medan, Pemerintah Kota Medan secara resmi menggratiskan biaya parkir di seluruh lokasi yang tidak menerapkan sistem elektronik parking (e-parking) atau konvensional (manual). Pada saat bersamaan, seluruh Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawas di lokasi parkir konvensional juga sudah ditarik. Kepala Dinas Perhubungan Medan, Iswar Lubis menekankan, sehubungan dengan kebijakan ini, maka Pemkot Medan hanya menerima PAD sektor parkir yang dibayarkan melalui e-parking dari lokasi-lokasi yang sudah menerapkannya. Pihaknya juga menyurati kepolisian untuk memohon kerja sama pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemkot Medan yang telah diputuskan dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Sementara di Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menindak tegas juru parkir (jukir) minimarket yang meminta biaya ke pengunjung. Para jukir liar bakal langsung disidang di lokasi oleh aparat penegak hukum. Kepala  Dishub, Syafrin Liputo mengatakan, aksi jukir liar ini dinilai sudah masuk ranah tindak pidana ringan (tipiring). Syafrin mengatakan Dinas Perhubungan masih melakukan pendataan pada para juru parkir yang terjaring kegiatan penertiban kali ini. Selanjutnya, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menyiapkan pendidikan dan pelatihan untuk mereka agar menemukan pekerjaan sesuai minat masing-masing.

Lantas, kenapa sih jukir liar ini bertebaran di Indonesia, apa yang jadi penyebabnya? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Apa dampak jukir liar terhadap suatu kota? Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga dan Sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widyanta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus anak sekolah dasar asal Cirebon yang diduga depresi menyedot perhatian masyarakat. Anak kelas enam SD itu diduga mengalami depresi lantaran ponselnya dijual orangtuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usai viral, beberapa pihak mengusut apa yang terjadi pada bocah tersebut. Pemerintah juga turun tangan untuk membantu pemulihan kesehatan mentalnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Ade Cahyaningsih mengatakan, gangguan psikis yang dialami anak berinisial AR itu terjadi sekitar September 2023. Diduga, pemicunya lantaran sang ibu menjual HP miliknya karena desakan ekonomi. Padahal, HP itu dibeli AR dengan uang sendiri yang telah dikumpulkannya.Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar menyebut pihaknya sudah melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi untuk memastikan masalah yang dihadapi AR dapat ditangani dengan baik.

Kata dia, dalam penanganan juga telah didampingi pekerja sosial, dan konselor yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak rumah sakit. Menurutnya, kondisi AR membaik, tapi masih membutuhkan intervensi psikiater dan psikolog.

Presiden Joko Widodo juga dikabarkan mengutus staf Kementerian Sekretariat Negara, Puput Hariadi untuk mengunjungi rumah AR dan memberikan semangat kepada sang anak agar bisa kembali sekolah. Selain itu, Puput juga menyerahkan bantuan yang diamanatkan Presiden Jokowi berupa bantuan biaya dan perlengkapan alat sekolah.

Kasus ini menjadi refleksi pentingnya menjaga kesehatan mental anak sekolah. Kita mau bahas ini ya.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sekarang bukan cuma susu sapi atau kambing aja nih yang bubuk, di media sosial sempat ramai jadi perbincangan soal tren air susu ibu (ASI) yang dibekukan dan diubah menjadi ASI bubuk.

Topik ini mulai jadi perhatian, setelah seorang influencer mencoba dan berbagi pendapat soal ASI yang diproses menggunakan metode freeze-drying.

Metode freeze-drying atau pengeringan beku ASI menjadi bentuk bubuk (dikenal juga sebagai teknik lyophilization), dilakukan dengan tujuan memperpanjang umur simpan ASI dari semula 6 bulan di dalam freezer menjadi 3 tahun. Beberapa alasan yang mengemuka adalah penghematan ruang penyimpanan ASI, kenyamanan untuk ibu yang sering bepergian dan ingin terus memberikan ASI di luar masa cuti melahirkan.

Proses ini meliputi pembekuan ASI pada suhu ekstrim -50 derajat Celsius selama 3 s/d 5 jam, kemudian mengubah ASI beku menjadi susu bubuk menggunakan teknik sublimasi, yaitu transisi ekstraksi air selama 2 hari langsung dari bentuk padat (es) ke gas (uap air) tanpa fase cair. Umumnya, 1 liter ASI akan menghasilkan sekitar 140 gram susu bubuk.

Menanggapi isu ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menegaskan, kalau ASI yang dibekukan lebih baik dari ASI bubuk.

Dia menegaskan, kalau selama ini sudah ada protokol penyimpanan ASI, yang bisa digunakan ibu-ibu yang harus meninggalkan bayinya atau bekerja. Jadi kalau ASI bubuk dijadikan solusi, Hasto mengatakan dokter spesialis kandungan saja menekankan, kalau itu berisiko, karena sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain.

Lantas gimana tanggapan para ibu? Apakah mereka setuju, terbantu, atau masih meragukan? Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Nia Umar. Simak juga pernyataan dari Ketua Satgas ASI IDAI, DR Dr Naomi Esthernita Fauzia Dewanto, Sp.A(K) dan dokter ahli gizi, Tan Shot Yen soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Revisi UU Penyiaran telah memasuki tahap penyelesaian draf, namun beberapa pasal dalam draf RUU Penyiaran tengah jadi sorotan.

Sekarang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranlah yang eksis dan digunakan. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Nah kenapa perlu direvisi? Menurut Anggota DPR RI Dave Akbarshah Fikarno, UU yang lama, belum mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Maka dari itu, revisi UU yang sudah berumum 22 tahun ini, dianggap menjadi suatu hal yang urgent.

Kalau Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari, menekankan RUU Penyiaran ini, akan memuat regulasi mengenai penyiaran digital, seperti media baru. Menurutnya, revisi UU Penyiaran akan memperlakukan seluruh bentuk siaran secara sama di mata hukum, terlepas dari ragam media yang digunakan, baik digital maupun konvensional.

Kata dia, baik live streaming maupun rekaman, podcast dan sebagainya, akan menjadi satu, sama dengan isi siaran TV. Yang TV digital pun itu bisa diakses, tidak hanya pada saat siaran itu tayang. Jadi statusnya dianggap relatif sama.

Lantas gimana kata Komisi Penyiaran Indonesia, yang selama ini tugasnya mengawasi lembaga penyiaran? Nah KPI, memandang perlu segera diawasinya media baru.

Seperti yang Lea bilang di awal nih, draft RUU penyiaran ini menuai sorotan, seligus kritikan.

Salah satunya dari lembaga studi dan pemantauan media, Remotivi. Program Officer Media dan Demokrasi Removiti, Surya Putra mempertanyakan dampak jika nanti KPI punya wewenang untuk mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran dan mewajibkan penyelenggara platform digital untuk melakukan verifikasi konten siaran.

Ia khawatir jika isi siaran dan konten siaran atau film-film di platform streaming dibatasi, seperti tidak boleh menayangkan unsur mistik dan kekerasan.

Salah satu pasal yang juga menjadi sorotan adalah Pasal 50 B ayat 2 huruf c, yang mengatur larangan terhadap penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Sontak rencana untuk melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi itu mendapat protes insan pers.

Selain komunitas pers yang bersuara soal pelarangan ini, bagaimana suara masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari hasil jurnalisme investigasi?

Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan yang barusan di teken Presiden Joko Widodo tengah jadi polemik. Itu karena beleid baru mencantumkan ketentuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Meski tidak menyebut penghapusan jenjang kelas rawat inap 1, 2, dan 3, namun perpres baru itu mengatur fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap yang berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Adapun fasilitas ruang berdasar KRIS itu diantaranya ventilasi udara minimal 6x pergantian udara perjam, pencahayaan ruangan standar, nakas per tempat tidur, temperatur ruangan dengan suhu stabil: 20-26°C.

Lalu ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi dan noninfeksi. Juga ada tirai, kamar mandi dan outlet oksigen.

Berdasarkan pasal 103B, pemerintah memberikan jangka waktu sampai 30 Juni 2025, untuk rumah sakit menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS.

Sistem KRIS ini juga berdampak pada kapasitas kamar yang disediakan rumah sakit untuk peserta JKN. Yaitu 4 tempat tidur per kamar, dengan minimal jarak antar tepi tempat tidur 1,5 meter.

Sementara soal iuran belum diubah aturannya. Masih pakai aturan lama, yaitu:

Kelas I: Rp150.000 per bulan

Kelas II: Rp100.000 per bulan

Kelas III: Rp42.000 per bulan dengan subsidi Rp 7.000 per orang. Alias setiap peserta membayar Rp 35.000 per bulan.

Yuk kita bincangkan soal hal ini bersama dengan Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bagi sebagian pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perkara  mencari pelanggan dan mempertahankan dagangan sudah jadi tantangan tak mudah yang mesti dihadapi.

Tapi kini, mereka juga perlu mengurus sertifikasi halal dari pemerintah kalau enggak mau kena sanksi jika lewat tenggat waktu yang ditentukan. Yaitu, wajib memiliki sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.

Kata Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham, ada beberapa jenis sanksi, kalau pelaku usaha telat mensertifikasi produknya. Yaitu peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 dan aturan turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Nah pelaku usaha yang mau produknya mendapatkan sertifikasi halal, bisa membuka  fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Tapi nih di tahun 2023 aja, kuota SEHATI cuma 1 juta. Sementara pada 2023, ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Itu cuma pelakunya loh ya, kan setiap UMKM, biasanya punya lebih dari 1 produk.

Terus gimana dong nasib UMKM? Makin sengsara atau gimana? Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Pendiri ukmindonesia.id, Dewi Meisari Haryanti. Simak juga pernyataan dari Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Chuzaemi Abidin dan Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII), Putu Rusta Adijaya soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Usai kecelakan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat. Nampaknya program study tour mulai jadi perhatian dari pemerintah. Mulai dari segi keamanan hingga kemanfaatannya.

Jadi, Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengeluarkan surat edaran (SE), yang mengatur soal pelaksanaan tur sekolah atau study tour.

SE ini dikeluarkan untuk mengantisipasi berulangnya kecelakaan maut bus yang ditumpangi pelajar Depok lalu.

Di surat edaran, PJ Gubernur Jawa Barat, meminta sekolah memastikan kondisi kendaraan yang digunakan. Beberapa poin penting lainnya:

- Study tour dilaksanakan di dalam kota atau di lingkup wilayah provinsi Jabar.

- Kunjungannya ke pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukasi lokal.

- Study tour yang dijalankan, juga harus punya nilai kemanfaatan dan keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendidik lainnya.

- Gak cuma memperhatikan soal keamanan kendaraan. Pelaksana juga diminta memperhatikan awak kendaraan, keamanan jalur, dan berkoordinasi dengan dinas perhubungan kabupaten/kota terkait.

- Berkoordinasi dengan dinas pendidikan.

- Bus yang digunakan sudah diperiksa kelaikan.

Ngomongin keselamatan. Bus dalam dan luar kota mesti menjalani ramp check yang meliputi 3 unsur. Mulai dari administrasi, teknis dan penunjang.

Unsur administrasi yang mesti terpenuhi adalah kartu izin muatan, surat tanda uji kendaraan (STUK), dan SIM pengemudi. Dari sisi teknis, bus itu harus dicek sistem penerangan, sistem pengereman, badan kendaraan, ban, perlengkapan dan dimensi muatan. Sedangkan teknis penunjang, ada pengukuran kecepatan, sistem penerangan dan badan kendaraan serta kelengkapan kendaraan. Tak terkecuali terkait dengan wiper, lampu dan lainnya.

Selain mengecek hal-hal tadi, masyarakat penyewa bus pariwisata juga diimbau memberikan tempat istirahat bagi pengemudi di area lokasi wisata.

Disarankan, masyarakat juga bisa bermalam di area wisata atau tujuan, agar pengemudi dapat istirahat dan optimal pada saat mengendarai armada mengantar pengguna jasa keesokan harinya.

Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar. Simak juga pernyataan dari Waketum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Dillon MT soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pungli atau pungutan liar, masih jadi masalah klasik di negeri +62.

Meski berulang kali kepala negara minta ini diberantas, tapi masih saja belum bisa tuntas.

Terbaru, ada kasus pungli yang menjadi sorotan di objek wisata, tepatnya di Tempat Wisata Curug Baliung, kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Video yang viral menunjukkan pengunjung yang hendak masuk ke kawasan wisata di Sukamakmur, dan ditahan oleh pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000.

Meski sempat protes dan menanyakan, apakah ada tiket. Pelaku justru ngotot, kalau tempatnya meminta pungutan liar dan akses jalan yang dilalui pengunjung adalah miliknya.

Setelah kasusnya viral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubdar) Kabupaten Bogor mengecek lokasi. Kepala Dishubdar Bogor, Yudi Santosa mengaku tidak mentolelir persoalan ini. Dia juga sudah berkoordinasi untuk menuntaskan aksi pungutan liar di Tempat Wisata Curug Baliung dengan camat setempat.

Yudi mengeklaim, dirinya sudah membina pelaku wisata dan masyarakat setempat melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis). Namun dia menyayangkan, kejadian pungli tetap terjadi, meski sudah ada pembinaan.

Padahal nih, pungli di objek wisata tuh merugikan, lho!

Kalau melansir laman Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata, ada sejumlah kerugian dari praktik pungli di objek wisata. Diantaranya:

 1. Membatasi Aksesibilitas

Praktik pungli, seperti pungutan yang tidak resmi, atau biaya tambahan yang tidak sah, dapat membuat wisatawan enggan untuk berkunjung ke destinasi tertentu. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pariwisata lokal dan mengurangi jumlah kunjungan.

2. Menurunkan Kualitas Layanan

Dana yang diperoleh melalui pungli seringkali tidak digunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau layanan pariwisata. Sebagai akibatnya, fasilitas dan layanan yang ditawarkan kepada wisatawan mungkin tidak memadai atau bahkan mengecewakan.

Terus masihkah banyak kalian temui praktik pungli ini di tempat wisata selain yang terjadi di Bogor ini?

Soal hal ini kita bincangkan bareng pengamat pariwisata sekaligus Ketua Genpi Nasional Siti Chodijah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kira-kira nih, di antara kalian di luar sana, siapa aja yang mantan-mantannya pada akur?

Agaknya itu pemandangan yang aneh bin ajaib tapi bukan nggak mungkin kan?

Nah, ini ada yang ngide buat ngumpulin para mantan. Niatannya, biar para mantan ini bisa diajak diskusi buat ngobrolin masa depan.

Sang empunya ide buat ngumpulin para mantan ini, mantan presiden maksudnya ya, tidak lain dan tidak bukan adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Perkumpulan para para mantan ini disebut Presidential Club, yang isinya ya, para mantan presiden yang masih hidup. Masih aktif….di partainya masing-masing.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kenaikan biaya kuliah terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dan UIN Syarif Hidyatullah Jakarta.

UI misalnya, menetapkan 5 kelompok uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa program sarjana (S1) dan vokasi, yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri pada 2024.  Besar UKTnya bervariasi, mulai Rp500 ribu dan paling mahal bisa mencapai Rp20 juta.

Lain lagi UGM, Besaran UKT tergantung program studi. Misalnya program studi Bisnis Perjalanan Wisata, Bahasa Inggris, serta Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional sebesar Rp3.000.000 per semester.

Di ITB, UKT program S1 reguler 2024 diusulkan, mulai Rp500 ribu sampai Rp12.500.000 per semester, untuk semua studi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Itu beberapa angka UKT di sejumlah kampus saat ini, biar kamu bisa dapat gambaran betapa mahalnya biaya kuliah jaman now. Nah tak ayal, kenaikan biaya kuliah ini menimbulkan penolakan dan protes dari kalangan mahasiswa.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berencana melayangkan gugatan kepada pihak kampus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kalau di Unsoed, protes mahasiswanya udah berbuah manis nih. Pasalnya Unsoed menetapkan aturan baru, dengan membatalkan kenaikan biaya kuliah.

Soal hal yuk kita bahas bareng Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, Noor Farid, Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Purwokerto dan mahasiswa UI, Dinda.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Belakangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dirujak netizen +62.

Yap, apalagi kalau bukan masalah-masalah Bea Cukai yang viral di media sosial.

Sebut aja, viral pengiriman sepatu harga Rp10 juta, yang dipungut bea masuk lebih dari Rp30 juta dari Radhika Althaf.

Terus ada lagi kasus hibah barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta, berupa alat belajar siswa tunanetra taptilo dari Korea Selatan ditagih ratusan juta. Juga ada pengiriman action figure hadiah dari perusahaan, yang diprotes di media sosial, karena tertahan.

Nah banyakkan kasusnya!

Tapi mendengar kasus-kasus ini, jadi penasaran gak sih sama aturannya?

Kalau kita menilik laman Bea Cukai. Ada nih berbagai aturan barang kiriman, hadiah, sampai jastip.

1. Beberapa data yang perlu tercantum di consignment note (CN) atas barang kiriman.

Nomor identitas barang kiriman, nomor dan tanggal pabean, negara asal, berat kotor, biaya pengangkutan, harga barang, mata uang, Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM), uraian jumlah dan jenis barang, International Mobile Equipment Identity (IMEI), apabila barang kiriman merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet. Gak boleh ketinggalan Invoice dan berbagai data lainnya ya.

2. Kalau urusan tarif bea masuk 7,5 persen dan PPN 10 persen. Gak berlaku buat produk kosmetik, tas koper sejenisnya, buku, produk tekstil, barang besi atau baja, sepeda dan sejenisnya, motor, jam tangan.

3. Barang pribadi penumpang atau oleh-oleh seharga 500 USD per orang diberikan pembebasan bea masuk. Kalau biayanya lebih, maka pungutannya BM: 10% (flat), PPN: 11%, dan PPh: 0,5-10% (jika punya NPWP) atau 1-20% (jika tidak punya NPWP).

4. Soal jastip, barang titipan dapat disampaikan kepada petugas Bea dan Cukai melalui Customs Declaration. Ingat ya, barang yang bukan kepunyaan penumpang alias titipan kena pajak.

Kenapa kena pajak? Karena tujuannya untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Sehingga pengenaannya tidak melihat jenis transaksinya apakah komersial atau tidak.

5. Buat barang hibah. Pemerintah sih katanya mendukung kegiatan ibadah, sosial, maupun kebudayaan. Salah satunya memberikan fasilitas pembebasan bea masuik dan atau cukai pada impor barang hadiah atau hibah dari luar negeri.

Jelas ya kalau hadiah ya gak kena pabean!

Tapi gimana aturannya? Terus kenapa banyak kasus? Kita bahas soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat. Simak juga pernyataan dari Mendag, Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani soal hal ini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Perhubungan menetapkan 17 bandar udara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional, dari semula 34 bandara internasional.

Itu berarti, separuhnya telah dicopot statusnya sebagai bandara Internasional. Kalau menurut Kemenhub, pencoretan status itu lantaran lesunya aktivitas kunjungan wisman ke bandara-bandara tersebut. Dan jika operasionalnya tidak berjalan optimal, maka negara dilanda rugi. Sehingga kini, statusnya diubah menjadi bandara domestik.

Dalam keterangannya, kemenhub juga mencontohkan beberapa negara yang melakukan penyesuaian jumlah bandara internasionalnya. Diantaranya, India dengan jumlah penduduk 1,42 milyar yang hanya memiliki 35 bandara internasional. Kemudian Amerika Serikat dengan penduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional.

Lantas apa efek perubahan status sejumlah bandara yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia ini?

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kapan kalian terakhir kali berlibur ke Bali? Bagaimana suasananya? Masihkah asyik dengan segala aktivitas wisatanya? Apakah berjalan kali di seputar Kuta atau Legian masih enjoyable bagi kalian? Atau, sudah terasa sumpek?

Nah, soal kondisi Bali terkini sempat jadi sorotan media asing yang menyebut Pulau Dewata itu over tourism. Adalah media Channel News Asia yang membuat artikel berjudul 'Not quite the Bali it used to be? This is what over tourism is doing to the island'.

Dalam artikel tersebut ditulis bahwa Bali tidak sesantai dan sebebas dulu. Bali dikatakan mengalami over tourism atau ledakan wisatawan, di mana banyak terjadi kemacetan dan masalah lainnya.

Pemerintah pun angkat suara. Betapa tidak, Bali memang masih jadi andalan pariwisata Indonesia. Pemerintah menampik anggapan bahwa Bali alami overtourism. Pasalnya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya menyebut jumlah kunjungan wisman bahkan belum pulih sepenuhnya pasca pandemi Covid-19.

Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2023 dikisaran 11-an juta. Angka itu tak sebanyak tahun 2019 yang mencapai 16-an juta kunjungan.

Sementara di Bali sendiri, kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019 mencapai 6,3 juta kunjungan. Namun pada 2023, hanya sekitar 5,2 juta saja.

Lantas, bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga Bali tetap nyaman untuk dikunjungi, dan jauh dari kesan overtourism? Soal hal ini kita akan bahas lebih mendalam bareng Ketua Umum Komunitas Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Siti Chotijah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kamu mendengarkan What’s Trending edisi khusus yang hadir setiap jumat.

Saya Lea Baneza. Obrolan kita hari ini Era AI dan Robotik Masalah Buruh Kian Pelik

Setiap 1 Mei, hari buruh diperingati. Tiap tahun, seluruh dunia memperingati Mayday ini demi menghormati perjuangan pekerja dalam mendapatkan hak-hak yang adil dan perlindungan kerja yang layak.

Namun, perjuangan itu belum mencapai garis finish. Setiap tahun, masalah yang dihadapi buruh seakan tiada habis.

Sejarah awal adanya peringatan Mayday, buruh menuntut masalah jam kerja yang panjang. Karena saat itu, tahun 1886, para buruh dipaksa bekerja selama 12 hingga 20 jam per hari.

Dan sekarang, seabad kemudian, perkara jam kerja yang panjang , tetap jadi masalah klasik yang masih membebani para buruh.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bikin maupun menikmati konten di platform-platform media sosial itu emang menyenangkan ya.

Tapi sayangnya nih, berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Childre (NCMEC), konten pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Bahkan Indonesia masuk peringkat 4 secara internasional dan peringkat 2 dalam regional ASEAN.

Kalau laporan statistik Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial, temuan kasus dan konten pornografi anak di Indonesia ini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Konten pornografi anak ini diibaratkan fenomena puncak gunung es. Jadi yang kelihatan, tidak sebanyak kejadian yang sebenarnya.

Melansir laman Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, salah satu permasalahan yang membahayakan remaja adalah pornografi.

Berbahayanya, karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan.

Soal hal ini yuk kita bahas bersama Pemerhati anak, sekaligus Sekjen Federasi Serikat Guru indonesia (FSGI) Retno Listyarti. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Selamat hari buruh, May Day 2024!!!

Gimana pagi ini? Sudah ngopi? Atau lagi OTW mau ikut aksi di istana bareng buruh?

Hari ini, diperkirakan 50 ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berencana bertolak ke Istana Negara, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional.

Hal ini diungkapkan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Aksi akan dimulai pukul 09:30 sampai 12:30 WIB.

Tapi aksi buruh tidak hanya terjadi di Jakarta. Beberapa daerah lain, seperti Jogja, Banda Aceh, Palembang, Bandung, Bengkulu, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia bakal melakukan aksi serupa.

Katanya yang jadi 2 isu utama di May Day 2024 adalah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, dan hapus outsourcing tolak upah murah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bagi sebagian orang, nge-live di sosial media, khususnya TikTok memang sebuah keasikan. Tak jarang fitur live di media sosial ini, juga jadi sumber cuan.

Sayangnya di Bandung, ada remaja yang menggunakan momen live sambil melakukan aksi bullying.

Melansir CNN, Kapolsek Bojongloa Kidul Ari Purwantono mengkonfirmasi, korban dari aksi perundungan tersebut adalah anak di bawah umur. Sedangkan kedua pelakunya masih dalam tahap penyelidikan.

Meski saat live itu bermunculan komentar penonton yang meminta pelaku menghentikan perundungan. Tapi desakan netizen ini tidak menghentikan aksinya.

Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

Di bagian akhir What's Trending simak informasi soal PERIKLINDO Elektric Vehicle Show (PEVS) 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 5 Mei 2024.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Berbagai ucapan selamat dan rasa bangga terus digaungkan pejabat-pejabat Indonesia. Mulai dari Presiden Joko Widodo, jajaran menteri, sampe pejabat yang mengurusi bidang olahraga atau sepak bola.

Gimana gak bangga ya. Timnas U23 akhirnya bisa membawa Indonesia ke semifinal Piala Dunia U23, setelah berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan dalam pertandingan di Qatar.

Ngulas sedikit permainan Indonesia vs Korsel kemarin. Tim Garuda Indonesia berhasil menang 11-10 lewat adu penalti pada 26 April 2024. Sebelum adu penalti, Indonesia dan Korsel imbang, hingga diberi waktu tambahan atau extra time, masih juga imbang.

Nah semifinal dijadwalkan berlangsung malam ini, pukul 21:00 WIB, gak kayak kemarin ya pada tengah malam pertandingannya.

Empat tim yang berhasil lolos ke semifinal adalah Jepang, Indonesia, Irak dan Uzbekistan. Dan, Indonesia nanti bakal melawan Uzbekistan.

Pertandingan ini gak cuma sekedar menang dan kalah ya. Soalnya, 2 tim yang menang di semifinal bakal dipastikan lanjut ke Olimpiade Paris 2024.

Kita bakal bahas gimana sih potensi Indonesia menang lawan Uzbekistan nanti malam? Strategi apa yang perlu dijalankan? Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Ario Yosia, Pengamat Sepak Bola dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Penetapan dibacakan Ketua KPU, Hasyim Asyari. 

Mereka menang satu putaran dengan total perolehan suara 96 juta suara atau 58 persen. Penetapan KPU dilakukan tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Penolakan diwarnai tiga hakim dissenting opinion atau berpendapat berbeda, antara lain soal bansos dan netralitas aparatur.

Peserta pilpres lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut menghadiri acara penetapan capres-cawapres terpilih di kantor KPU Jakarta.

Anies mengatakan, kehadirannya untuk menghormati proses demokrasi.

Anies Baswedan tak menutup kemungkinan peluang untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan Prabowo Subianto.

Sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak hadir di KPU. Ganjar mengatakan, baik dirinya maupun Mahfud MD, belum menerima undangan acara KPU tersebut.

Usai penetapan, Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengatakan akan bersiap-siap dan mulai bekerja keras. Ia juga menyatakan ingin mengajak semua pihak bekerja sama.

Sementara, partai-partai politik bersiap menentukan sikap apakah menjadi koalisi atau oposisi.

Masyarakat, tentu juga punya peran agar tak sekadar jadi penonton. Lantas, bagaimana masyarakat juga perlu bersiap dan bersikap?

Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bagaimana kalian mengekspresikan rasa cinta pada bumi pertiwi? Cukupkah hanya dengan memperingati hari bumi tiap 22 April secara seremonial saja? Atau lebih dalam yaitu dengan melamar pekerjaan hijau atau greenjobs yang mendukung pada pelestarian bumi?

Buat yang sudah punya pekerjaan, barangkali bisa mempertimbangkan greenjobs ini jika punya plan buat pindah matapencaharian. Sedangkan yang belum dan lagi nyari-nyari kerjaan, bisa cari peluang untuk menggeluti Green Jobs. Ini bisa dimulai dengan mempelajari green skills, atau keterampilan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP) memproyeksikan pekerjaan yang membutuhkan green skills akan membuka peluang hingga 4,4 juta pekerja pada 2030.

Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia a. Azis Kurniawan menjelaskan, Green Jobs merupakan pekerjaan layak dan ramah lingkungan. Kata dia, indikator pekerjaan ini diantaranya tidak eksploitatif secara fiskal dan tidak diskriminatif secara sosial. Serta, pekerjaannya berkontribusi memulihkan lingkungan dan mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Karenanya menurut dia, sudah waktunya anak-anak muda mulai atau menekuni Green Jobs.

Lantas, apa saja sih yang termasuk dengan greenjobs itu? Bagaimana peluangnya di Indonesia? Seberapa penting sih menurut anda bekerja yang selaras dengan kelestarian bumi? Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng A. Azis Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Koaksi Indonesia dan Founder Gaea Home, Caine Aurilia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Belakangan publik menyoroti temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait 22,4 persen mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mengalami gejala depresi. Kepala Juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi pun menyebut, akan mengobservasi penyebab terjadinya depresi pada calon dokter spesialis.

Sebelumnya, data tersebut diungkap lewat skrining kesehatan jiwa menggunakan kuesioner Patient Health Questionnaire-9 atau PHQ-9, pada 21, 22, dan 24 Maret 2024. Kuesioner dijawab 12.121 mahasiswa PPDS di 28 rumah sakit vertikal. Hasilnya, 2.716 atau 22,4 persen calon dokter spesialis mengalami gejala depresi.

Siti bahkan mengungkap dari 22 persen yang mengalami depresi, 3,3 persen calon dokter memiliki keinginan mengakhiri hidup.

Ia menduga kemungkinan ada tekanan selama masa pendidikan, tekanan dalam memberikan pelayanan selama masa pendidikan, tekanan ekonomi selama masa pendidikan, dan perundungan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diagendakan untuk segera ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden terpilih Pilpres 2024 oleh KPU.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan agenda penetapan itu tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan baik dari pasangan calon presiden dan wakol presiden nomor urut satu, Anies-Cak Imin maupun nomor urut dua, Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, MK memutuskan menolak seluruh permohonan dari pasangan Anies-Cak Imin maupun Ganjar-Mahfud. Menurut MK segala permohonan dari kedua pihak tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Adapun ada tiga hakim konstitusi dalam posisi dissenting opinion atau pendapat berbeda yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Siapa yang gemar bermain game online? Permainan daring itu memang banyak sekali variaannya yang bisa dipilih to kill time. Tapi, sudahkah kalian memilih game itu sesuai dengan klasifikasi umur?

Pasalnya tiap orang dari berbagai umur berpotensi terpapar game online akibat perkembangan teknologi ini. Tak terkecuali anak-anak. Padahal beberapa permainan daring dari gawai ini tak semuanya cocok dimainkan oleh anak-anak lantaran bisa bikin adiksi dan dampak negatif lainnya.

Buat mengantisipasi ini, pemerintah membuat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 tahun 2024, yang mengatur soal klasifikasi game online. Aturan ini diharapkan mampu menghindarkan hal-hal seperti kekerasan dan pornografi.

Tapi, selain game online masih banyak yang mesti diatur di dunia maya yang punya dampak negatif bagi anak. Jadi, demi melindungi anak-anak, pemerintah juga tengah mengebut peraturan presiden (Perpres) tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Libur lebaran 2024 usai sudah. Para pemudik sudah kembali ke aktivitasnya setelah sebelumnya berhasil selamat menerjang arus mudik dan arus balik.

Ini bukan perkara enteng, tapi punya resiko besar mengingat ada 190-an juta lebih pemudik tahun ini yang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Jumlah ini lebih banyak 50 persen dibanding tahun lalu.

Mengapa saya bilang berisiko besar? Karena makin banyak pengguna jalan jalur mudik, maka makin tinggi risiko kecelakaan jika tak diantisipasi sebaik mungkin. Benar saja, beberapa peristiwa kecelakaan maut terjadi pada perjalanan mudik kali tahun ini.

Salah satu yang jadi sorotan adalah kecelakaan di ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 58. Kejadian ini merenggut 12 nyawa.

Meski begitu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan, secara nasional jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 2024 menurun ketimbang tahun sebelumnya.

Kepala Korlantas Polri, Aan Suhanan mengatakan, jumlah kecelakaan lalu lintas pada mudik dan balik lebaran tahun ini sebanyak 2.985. Itu artinya turun 13 persen.

Kemudian yang meninggal juga turun 17 persen dibanding tahun lalu menjadi 429 orang.

Akan tetapi, jangankan ratusan, satu nyawa hilang, itu sudah terlalu banyak.

Lantas, apa yang perlu dievaluasi agar ini tak terjadi lagi, hingga kedepan benar-benar terwujud Zero Accident di momen mudik seperti ini?

Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Siapa yang kemarin, uang THR dan gaji sebulan full dihabis-habiskan buat berlebaran di kampung halaman? Hayo Ngaku!

Nah kalau berdasar catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), rata-rata pengeluaran berwisata per orang selama perjalanan wisatawan nusantara pada momen lebaran sebesar Rp2,73 juta. Untuk struktur pengeluaran paling banyak pada sektor akomodasi, disusul transportasi, makan minum, dan oleh-oleh.

Seneng sih iya, tapi sesudahnya mungkin malah jadi ngenes kalau tak ada lagi uang tersisa sampai nunggu gajian berikutnya.

Trus gimana dong? Sebagian barangkali mau berhutang atau paylater buat nambah kebutuhan harian. Sebagian lain terpaksa pecahin celengan.

Nah kali ini kita mau obrolin soal cara menyiasati kondisi ini. Boleh nggak sih, berhutang? Boleh nggak sih pakai dana darurat?

Liburan lebaran udah selesai, yuk balik lagi ke kesibukan masing-masing! Gimana? Pada semangat atau ada yang ogah-ogahan?

Secara fisik mungkin sudah pada standby nih pagi-pagi di kampus atau kantor. Tapi apa jiwa atau mentalnya juga ready buat langsung kuliah atau kerja di hari-hari awal masuk gini? Jangan-jangan masih belum move on dari momen liburnya!

Tapi tenang, kalian nggak sendiri kok kalau semisal mengalami yang dinamakan Post-Holiday Syndrome atau Post-Vacation Blues! Umumnya ini adalah perasaan sedih, cemas, atau lesu yang dialami seseorang setelah selesai liburan atau perjalanan yang menyenangkan.

Asalkan, kondisinya terkendali ya dan nggak sampai bikin kalian sampai bener-bener bolos kuliah ataupun kerja! Nah, lalu gimana dong, buat mengatasi rasa lemas dan males ini hingga bisa kembali semangat?

Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Mutiara Maharini, Clinical Psychologist dari @personalgrowthid dan  Komika Anggota Trio Netizen, Sandi Sukron.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Timur Tengah Membara, Gimana Nasib Pasar dan Bursa?”, Itu yang bakal kita obrolin.

Naomi mau nyapa dulu nih, kamu-kamu yang udah harus berangkat kerja di hari pertama selepas libur panjang Lebaran. Semangat ya. Biasanya sih sepekan ke depan, masih sibuk acara halal bi halal. Jadi ya load kerjaannya masih landai.

Ada juga yang mungkin masih extent nambahin cuti? Have fun selagi bisa, sebelum balik ke realita hehe.

Nah, nggak sedikit juga nih pasti, kalian yang udah nggak sabar mantengin bursa. Soalnya hari ini, perdagangan saham bakal kembali dibuka.

Bagi yang pengin ngegas nyari cuan di pasar modal atau lagi ngelirik instrumen-instrumen lain, perlu banget nyimak sentimen pasar beberapa hari terakhir.

Kita tau, situasi Timur Tengah makin panas, imbas serangan balasan Iran ke Israel, hari Minggu kemarin.

Iran mengeklaim serangan ini adalah upaya membela diri setelah konsulatnya di Damaskus, Suriah, diserang Israel, awal April lalu.

Perseteruan baru antara Iran dan Israel tentu berdampak secara global, karena negara-negara lain bakal bersikap atau terlibat.

Berbagai seruan perdamaian terus mengalir, misalnya dari Paus Fransiskus dan Sekjen PBB Antonio Gutteres, yang mendesak Iran dan Israel menahan diri.

Namun, situasinya memang masih bergejolak, sehingga muncul banyak ketidakpastian, yang mengganggu roda ekonomi dunia. Para pelaku pasar di Indonesia tentunya kena imbas juga dong, jadi perlu banget mencermati perkembangan terbaru.

So, hari ini kita mau ngobrolin dampak konflik Iran-Israel ke ekonomi nasional dan gimana investor mesti bersikap.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Libur lebaran dan cuti bersama telah usai, saatnya kembali ke realita haha

Sekarang giliran para pemudik bergegas melakukan perjalanan dan mesti siap menghadapi arus baik yang puncaknya diperkirakan mulai kemarin sampai hari ini.

Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan di empat gerbang tol utama pada hari ini mencapai 296 ribu kendaraan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau kepada masyarakat agar terus update informasi mengenai arus balik dari kepolisian. Masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik disarankan untuk istirahat setelah mengemudi 4 jam. Masyarakat dapat istirahat di rest area jalur tol atau keluar pada jalur arteri yang telah disediakan. Selain itu masyarakat diimbau untuk memastikan kesehatan fisik tubuh dan kendaraan dalam konfisi baik.

Dan, imbauan ini nggak main-main ya, kalau kita berkaca pada arus mudik kemarin yang masih mencatatkan angka kecelakaan yang tinggi.

Polri mencatat hingga Selasa, 9 April 2024 telah terjadi sebanyak 301 kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang pelaksanaan operasi ketupat tahun 2024. Hal itu disampaikan Juru Bicara Humas Polri, Harry Goldenhardt. Harry menyebut dari 301 kejadian kecelakaan lalu lintas itu total kerugian materil yang dialami sebesar lebih dari Rp659 juta. Bahkan menurutnya, ada 21 ribu lebih pelanggaran lalu lintas yang tercatat.

Usai berkumpul dan silaturahmi bareng keluarga, saatnya menghabiskan sisa libur lebaran dengan berwisata nih! Yang masih mudik luar kota, bisa sekalian eksplore spot-spot wisata menarik di sekitar. Kalau beruntung, ya bisa saja nemu hidden gem yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Bisa jadi refreshing banget kan!

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut jumlah kunjungan wisata meningkat tajam saat libur lebaran. Kementerian pariwisata bahkan dalam laman kemenparekraf.go.id merilis rekomendasi destinasi wisata untuk libur lebaran 2024.. Diantaranya, di Pulau Sumatra ada Pantai Lhoknga Aceh, Lembah Harau Payakumbuh Sumatra Barat, Geopark Merangin Jambi, Nirwana Keramikan Lampung.

Kemudian di Pulau Jawa ada Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, Pantai Banyu Tibo Pacitan Jawa Timur, HeHa Ocean View Gunung Kidul Yogyakarta, Kampung Coklat Blitar Jawa Timur.

Untuk Pulau Kalimantan ada Desa Wisata Setulang, Malinau Kalimantan Utara, dan Danau Labuan Cermin Berau Kaltim. Sementara Sulawesi ada Mangrove Rewataa Majene Sulbar, Air Terjun Saluopa Sulteng, dan lainnya.

Sedangkan Bali dan Indonesia bagian timur juga tak sedikit yang bisa dikunjungi seperti Pantai Pandawa Bali, Mandalika NTB, Pantai Ora Maluku maupun Raja Ampat Papua.

Lebih banyak lagi kita mau membahas mudik sambil berwisata pada libur lebaran kali ini bareng Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nasional, Siti Khodijah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jadi, apa saja menu yang tersedia di rumah kalian pada lebaran ini? Biasanya yang jadi menu wajib saban Lebaran tuh, ada opor ayam plus ketupat, sambal goreng juga rendang. Sudah habiskah itu semua tersantap di hari pertama lebaran kemarin? Atau, masih ada yang berlebih dan tersimpan di kulkas?

Kalau sudah begitu, akan diapakan makanan yang tersisa tersebut? apakah akan diolah kembali? Atau, hanya akan dibuang begitu saja?

Sayang sekali ya kalau makanan-makanan lezat itu hanya berakhir di tempat sampah!

Sayangnya masih banyak yang begitu lho..

Padahal sampah sisa makanan jadi sumber masalah di lingkungan. Dampaknya nggak main-main, bisa sampai turut menyumbang kenaikan suhu bumi.

Terus, adakah yang bisa kita lakukan? Pastinya peran serta kita semua dibutuhkan buat mengatasinya. Dan caranya, akan kita bahas dalam podcast What's Trending hari ini bersama dengan Pendiri Foodbank of Indonesia (FBI) Wida Septriana dan Juru Kampanye Polusi dan Urban Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tak terasa, waktu 1 bulan di Ramadan sudah berakhir, dan umat muslim merayakan hari kemenangan di Idulfitri 2024.

Sebelumnya Lea mewakili seluruh rekan KBR yang bertugas mengucapkan selamat Idulfitri, mohon maaf lahir batin ya.

Gimana nih di lebaran kali ini kalian udah bisa berkumpul bareng keluarga belum nih? Atau baru selesai salat ied dan mau siap-siap makan opor atau rendang?

Biasanya setelah tradisi meminta maaf ke seluruh keluarga dan tetangga, apa sih yang kalian lakukan? Kumpul-kumpul keluarga kah? Atau berbincang-bincang tentang karir sampai -perkara jodoh?

Buat yang sering dapat pertanyaan kapan nikah, Lea cuma bisa bilang sabar nih. Nggak cuman kamu doang, bintang sesukses Taylor Swift aja gak lepas dari pertanyaan kapan nikah? Apalagi setelah dia berkencan dengan Travis Michael Kelce, seorang atlet football dari Amerika Serikat.

Menurut, profesor studi komunikasi di California State University di Los Angeles, Kate Kurtin, pertanyaan-pertanyaan kapan nikah dari penggemar Taylor Swift bermunculan, lantaran fan menganggap dirinya berhak tahu tentang kehidupan selebritis yang diidolakannya. Tapi di sisi lain, penggemar juga mengidealkan pernikahan dan menginginkan hal terbaik untuk artisnya.

Nah kalau cerita kamu ditanya-tanya kapan nikah gimana? Perhatiankah atau menyebalkan?

Tapi ya pertanyaannya, emang mesti ya buru-buru nikah? Atau nikah karena capek keseringan ditanya kapan nikah?

Soal hal ini yuk kita bahas bersama dengan Dosen Psikologi Universitas Pancasila, Aully Grashinta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

H-1 menuju lebaran. Gimana nih, sudah sampai kampung halaman? Udah beli oleh-oleh buat keluarga, sampai menyiapkan baju-baju lebaran kan?

Biar gak kalah kece sama tetangga sebelah, hahaha.

Nah emang ya, di hari raya umat muslim Idulfitri, ada beberapa kebudayaan atau kebiasaan yang mendatangkan cuan bagi pedagang.

Misalnya beli baju, mukena, sampai sajadah baru buat sholat ied. Terus nyediain makanan berat, sampai cemilan buat tamu-tamu. Terus ada juga kebiasaan memberikan bingkisan atau hampers ke tetangga atau keluarga. Gimana ada yang punya tradisi lainkah? Boleh share di kolom komentar platform podcast kesayangan kamu ya.

Nah ngomongin semua tradisi ini. Pastikan melibatkan uang dan pasar ya. Kira-kira gimana sih potensi ekonominya? Apakah UMKM kecipratan rejeki lebaran juga nih? Mungkin sampai menumpuk pesanannya?

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Puncak arus mudik sudah terjadi sejak 6-8 April ini. Tapi barangkali masih ada yang baru mau berangkat mudik? Mungkin ada yang baru sempat nyusul sekarang, gitu?

Untuk perjalanan mudik seperti itu, apa sih moda transportasi favorit kalian? Apakah mobil, bus, kereta, kapal, atau pesawat? Bagaimana juga dengan mobil listrik? Apa sudah jadi pilihan buat mudik lebaran?

Nah, Buat kalian yang mau berpergian jarak jauh atau mudik menggunakan mobil listrik, katanya sih gak perlu khawatir. Melansir laman PLN, perusahaan penyedia listrik ini udah menyediakan infrastruktur penunjang untuk kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk memenuhi kebutuhan para pengguna.

Tapi, pengguna kendaraan listrik disarankan untuk mengecek lebih dulu kondisi kendaraannya. Selain itu, pemudik juga disarankan untuk berpergian dalam keadaan sehat dan istirahat cukup. Juga yang gak kalah penting adalah terlebih dulu menghitung ketersediaan kapasitas baterai dengan jarak tempuh, menyiapkan rute dan manajemen perjalanan.

Lantas apalagi nih yang perlu diperhatikan kalau mudik pake kendaraan listrik? Apakah penggunaannya memang sudah semasif itu buat perjalanan mudik kali ini?

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gimana nih, udah pada packing belum yang berencana mudik lebaran?

Puncak mudik diperkirakan akan terjadi mulai hari ini yakni tanggal 5-8 April  2024.

Mau mudik naik apa dan lewat jalur mana, mesti dipersiapkan dengan baik ya! Karena mudik tanpa perencanaan, bisa kurang perfect gitu pelaksanaannya. Akibatnya ya bisa macam-macam, seperti barang bawaan ketinggalan, fisik kurang fit, kendaraan tidak laik jalan, kena macet, hingga amit-amit kecelakaan! Ya meskipun macet itu tidak terelakkan ya.

Tapi mudah-mudahan, semua orang yang akan mudik lebaran kali ini, dijauhkan dari kecelakaan lalu lintas, amin. Apalagi kondisi jalanannya bisa dipastikan crowded di masa-masa mudik. Pasalnya nih, kenaikan pemudik tahun ini mencapai lebih dari 50 persen dibanding tahun lalu.

Ini artinya perlu banget persiapan untuk menekan angka kecelakaan pemudik menjadi zero accident di lebaran 2024. Dan, para pemudik, perlu tahu beberapa taktik mudik yang aman dan terhindar dari kecelakaan. Apa saja Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bunyi klakson, antrian kendaraan di jalan tol, ataupun kemacetan di jalan nasional kayaknya udah mulai bisa dirasakan, nih. Apalagi sudah mendekati hari perayaan Idul Fitri.

Pemerintah pun sibuk mempersiapkan rekayasa lalu lintas, memeriksa kendaraan umum, sampai mengantisipasi berbagai potensi kecelakaan di jalan selama mudik.

Pasalnya puncak mudik diprediksi mulai terjadi besok, 5- 8 April 2024.

Emang ya, merayakan Idul Firti itu enaknya di kampung halaman bareng dengan keluarga, sambil menyantap makanan khas daerah masing-masing. Misalnya semangkuk sayur ketupat, lontong sayur, rendang, opor, sampai sambel goreng hati.

Mantab, nggak tuh?

Tapi tahan dulu, karena sebelum meluncur mudik, ada banyak hal yang mesti kita prepare! Biar, mudik makin asyik dan selamat sampai tujuan.

Caranya, nggak cuma nyiapin kendaraan aja yaa, tapi mental juga perlu dipersiapkan loh.

Kita bahas aja yuk gimana sih cara nyiapin mental sebelum cus mudik bersama dengan Psikolog Klinis, Mutiara Maharini.

Di bagian akhir Whats Trending kita simak obrolan reporter KBR Nadya Julyanti bareng Sponsorship & Promotion Manager Jakarta Fair, Liana Wati soal event waktu mengisi libur lebaran.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Lebaran sebentar lagi!!! Eh malah nyanyi heheh.

Gimana nih, udah pada dapat tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan atau tempat-tempat kalian kerja belum? Atau THRnya malah udah abis nih?

Waduh jangan sampai udah abis duluan ya sebelum lebaran, kan jadinya nombok tuh.

Kalau dari pemerintah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta perusahaan tidak mangkir memberikan hak THR kepada pekerjanya. Menurut Ma'ruf pemberian THR ini bukan sekedar demi kebaikan buruh, tapi juga demi kepentingan perusahaan dan menjaga hubungan baik pengusaha dan pekerjanya.

Terkait implementasi pemberian THR. Kementerian Ketenagakerjaan sih mengklaim terus mengoptimalkan pembayaran THR. Malah mereka udah dapat ratusan konsultasi dari perusahaan dan buruh. Ingat ya berdasarkan aturan THR harus dibayarkan maksimal 7 hari sebelum hari raya. Pembayarannya juga harus penuh dan tidak boleh dicicil!

Tapi kalau udah dapat THR, gimana ya ngelolanya, biar gak habis begitu saja, bak hilang ditelan bumi gitu.

Kalau melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebenarnya sah-sah aja sih, kalau kamu mau memenuhi keinginanmu. Tapi ya ada baiknya kamu mendahulukan THR untuk kewajiban keuanganmu dan kebutuhan lain yang lebih utama. Jangan sampai setelahnya kamu malah terjerat utang karena kekurangan dana.

OJK juga menyarankan, 10 persen THR yang kamu terima ditabung ya.

Tapi kalau boro-boro ditabung. Buat kasih bocil-bocil, sampai beli hampers buat lebaran aja dananya gak cukup. Gimana dong?

Soal hal ini yuk kita ngobrol bareng Certified Financial Planner dan Founder Daya Uang Indonesia, Metta Anggriani.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Apa sih yang ada dibayanganmu ketika mendengar Bali atau pulau dewata?

Apakah keindahan alamnya, masyarakat yang ramah, sampai makanan enaknya? Julukannya aja pulau dewata ya, pasti deh, yang dibayangkan itu bagus...syurrrga, kayak pantai pasir putih, bersih nan jernih airnya.

Bali juga jadi salah satu tempat wisata andalan dari pemerintah.

Tapi bekalangan Bali viral loh, bukan soal keindahan lingkungannya, tapi soal kondisinya yang gak sesuai ekspektasi.

Hal ini diungakap seorang turis asal Inggris yang viral di media sosial TikTok. Dia menunjukkan pantai-pantai di Bali, seperti Canggu, Seminyak, Kuta dan Legian, yang dipenuhi bungkusan sampah, wadah plastik, dan botol kosong.

Padahal nih, pemerintah tuh sudah menerapkan kebijakan retribusi sebesar 10 Dollar AS, atau setara dengan Rp150.000, bagi turis-turis asing. Meski gak semua turis patuh bayar retribusi, tapi angkanya gak main-main loh. Seminggu berlaku aja udah dapat 9,1 miliar.

Kalau sesuai tujuan pemberlakuan retribusikan buat ngejaga lingkungan ya. Tapi kok masih kotor?

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Belakangan ferienjob jadi istilah yang viral. Publik dikejutkan dengan kasus dugaan perdagangan orang bermodus ferienjob di Jerman yang menimpa kampus-kampus besar di Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, setidaknya ada 41 kampus yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana TPPO bermodus ferienjob ini. Kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Abdul Haris sih, ke 41 perguruan tinggi ini bakal mendapat sanksi tegas.

Gak nanggung-nanggung, korbannya diduga mencapai ribuan orang. Haris juga menegaskan, kalau ferienjob itu gak ada sangkut-pautnya dan tidak memenuhi kriteria magang.

Kalau ngutip laman Kementerian Keuangan, ferienjob itu program dari otoritas ketenagakerjaan Jerman, dan dijalankan selama official semester break atau libur semester resmi.

Kerjaan-kerjaan yang ditawarkan itu kerjaan fisik nih. Misalkan mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara alias porter.

Perlu ditegaskan, ferienjob ini bukan kerja sama bilateral antarapemerintah, dan tidak berhubungan dengan kegiatan akademi atau akademik mahasiswa. Ferienjob tuh pure bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di berbagai perusahaan Jerman, dan memberikan ruang mahasiwa luar negeri mendapatkan tambahan uang selama libur semester.

Setidaknya ada lima orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka program magang mahasiswa ke Jerman atau dikenal dengan ferienjob itu.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Djuhandhani Rahardji Puro pada Rabu lalu, lima orang tersangka ini ada berbagai peran yang ada, baik itu dari agen yang menawarkan kemudian dari pihak universitas yang mensosialisasikan termasuk yang menawarkan kepada beberapa mahasiswa.

Kelima tersangka terancam pasal berlapis yakni Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Terus kenapa sih sampai banyak banget kampus yang kena kasus ini? Dan siapa yang mesti bertanggung jawab? Soal hal ini yuk kita bincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kamu lagi mendengarkan What’s Trending edisi khusus yang hadir setiap jumat.

Masih bareng saya Lea Baneza. Nah hari ini kita mau ngobrolin peta politik pasca pilpres. Kira-kira siapa aja nih yang bakal jadi oposisi? Siapa pula yang akan merapat.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Buka bersama atau yang biasa disingkat bukber biasanya jadi agenda wajib di bulan Ramadan. Pasalnya, bukber bisa sekaligus menjadi ajang berkumpul bareng teman atau keluarga di tengah kesibukan masing-masing.

Dan, sudah bisa dipastikan kalau di momen bukber atau berkumpul bersama saat ramadan maupun lebaran tuh bakal diisi sama macam-macam obrolan. Mulai dari basa-basi ringan yang menyenangkan, hingga olok-olok yang rada nyelekit.

Karena itu, beberapa orang enggan untuk memenuhi undangan bukber sementara yang lain tetap semangat berangkat.

Di media sosial juga belakangan muncul konten-konten yang menggambarkan berbagai situasi kala bukber. Ada yang membuatnya seolah bukber jadi kesempatan pamer pencapaian dan prestasi hingga bikin minder.

Lantas, pernah minder atau was-was nggak kalau acara buka bersamanya jadi ajang pamer pencapaian? Apa tips buat datang bukber dengan Pe-De? Sebaliknya, bagaimana juga supaya bisa mawas diri tidak sombong dan merendahkan orang? Soal hal ini yuk kita bincangkan bersama dengan Clinical Psychologist and Co-founder of Enlightmind Nirmala Ika.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Media sosial lagi diramaikan dengan obrolan terkait aturan barang bawaan yang mau dibawa ke luar negeri. Nah, kalau beberapa waktu lalu kan kita sempat membahas juga nih viralnya permendag baru yang mengatur bawaan penumpang dari luar negeri, kali ini yang juga viral jadi sorotan netizen adalah permenkeu bawaan penumpang yang ke luar negeri.

Padahal ya, permenkeu ini tuh sebetulnya bukan barang baru karena sudah berlaku sejak 2017.

Lantas mengapa perbincangannya belakangan menguat? Itu karena baru-baru ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Bandara Kualanamu mengunggah video terkait aturan membawa barang ke luar negeri yang kemudian jadi viral, ramai dibahas warganet.

Kalau kita telusuri, videonya sudah tak lagi tersedia untuk dilihat. Namun, kini muncul video klarifikasi dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo soal konten yang dibuat Kantor Bea Cukai Kualanamu itu.

Lantas, bagaimana aturan ini biasanya berlaku bagi UMKM yang hendak menggelar pameran di luar negeri? Benarkah memudahkan? Kita obrolin ini yuk bareng Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Media sosial lagi diramaikan dengan kisah backpacker! Tapi bukan pergi jalan-jalan ya, kayak ke Jogja, Bali, Lombok atau luar negeri. Backpacker yang mau kita bahas itu adalah mereka yang berniat menunaikan ibadah haji.

Emang ya, gak cuma umrah yang bisa pergi mandiri atau backpakeran, tapi ibadah haji juga bisa.

Jadi haji backpacker itu adalah haji yang ibadahnya dilakukan dengan modal sendiri. Modalnya apa? Mulai dari visa, paspor, uang dan barang bawaan lainnya. Haji backpacker ini juga gak dapat fasilitas hotel dan makanan layaknya peserta haji reguler dari pemerintah.

Bisa dibilang biaya haji, seperti akomodasi dan biaya perjalanan bisa disesuaikan budget. Tapi peserta haji ini mesti rela untuk lebih ribet menyiapkannya, karena mereka harus mencari fasilitas hotel dan akomodasi lainnya sendiri.

Menanggapi hal ini, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jaja Jaelani menegaskan, haji backpacker itu hak individu. Soal hukumnya juga belum ada.

Tapi kata Jaja, negara berniat membuat hukum dengan formulasi terbaik terkait haji backpacker ini. Karena negara, katanya ingin memberikan kepastian keamanan dan keselamatan jemaah haji dari Indonesia, khususnya haji backpacker.

Soal hal ini yuk kita bincangkan bareng Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbi.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pernahkah anda menjumpai bus dengan klakson “telolet”? Beberapa bus-bus besar antar kota atau provinsi punya klakson telolet ini. Kalau ke luar kota atau di jalur mudik, ada kemungkinan kita berpapasan bahkan mendengar bus ini membunyikan klakson uniknya. Tapi, di masa mudik nanti kayaknya kita nggak bakal lagi bisa mendengar klakson telolet dibunyikan.  Pasalnya, klakson telolet ini dianggap berpotensi membahayakan nyawa dan diminta untuk tak lagi dibunyikan.

Sebelumnya Viral seorang bocah terlindas bus, lantaran mengejar-ngejar dan meminta bus membunyikan klakson telolet di Cilegon, Banten. Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan, bocah 5 tahun tersebut tewas dan supir mengaku tak melihat sang bocah. Lantaran bocah itu ada di titik buta atau blind spot bus.

Usai kecelakaan terjadi, Kakorlantas Polri mengeluarkan surat telegram (ST) untuk menindak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan termasuk klakson yang dimodofikasi seperti klakson telolet.

Nah dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkap, banyaknya bus yang menggunakan klakson telolet akan berdampak pada keselamatan jalan. Mereka juga meminta operator bus tidak lagi menggunakan klakson tersebut.

Lantas, apa kata Organda  (Organisasi Angkutan Darat) soal hal ini? Kenapa sih klakson telolet ini sangat digemari? Gak hanya anak-anak, tapi juga remaja sampai orang dewasa? Soal hal ini yuk kita tanyakan kepada Sekjen Organisasi Angkutan Darat (Organda), Ateng Aryono dan Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Andreas Budi Widyanta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id