Di Atas Meja by ICW

Perbincangan soal pemilu gak ada habisnya. Saat ini yang lagi ramai dibicarakan publik adalah proses rekapitulasi suara. Kenapa? Karena tidak sedikit yang agak laen, seperti penggelembungan suara yang dipertanyakan, sampai fenomena pergeseran suara caleg terpilih. Podcast Di Atas Meja episode kali ini ngobrolin kasak kusuk seputar Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang agak laen. Disinggung juga gimana situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi (korupsi politik) di Indonesia. Berbagai fenomena dan kontroversi pemilu dirangkum secara ringan dalam obrolan kali ini. Tenang, jangan tegang. Dengerin obrolan santai, interaktif, dan kritik satir soal pemilu dan demokrasi episode ini. #pemilu2024 #penggelembungansuara #podcast #diatasmeja #kecuranganpemilu #korupsi #ICW #antikorupsi #sahabaticw #pemiluagaklaen #inayawahid #demokrasiindonesia ------------------------------------------------------------ Dukung & Terlibat dalam Kerja-kerja Antikorupsi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bagikan video ini di media sosial kamu.

Bulan Ramadan tiba, harga beras terpantau masih tinggi. Meski sempat dikatakan menurun, tapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Sejak akhir tahun 2023 lalu, harga beras di pasaran terpantau terus meningkat. Puncak mahalnya harga beras ini terjadi pada Februari 2024 kemarin, bahkan ini disebut-sebut sebagai kenaikan harga tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Di sisi lain, di tengah harga yang meningkat, pemerintah sebelumnya juga membagikan bantuan sosial (bansos) beras yang dinilai sarat muatan politik kepada warga jelang monetum pemilihan umum lalu. Banyak yang bilang, ini juga jadi salah satu faktor penyebab harga beras mahal di pasaran. Emang benar? Podcast Di Atas Meja episode kali ini akan membahas seputar harga beras ugal-ugalan bersama Almas Sjafrina (ICW), Iqbal Damanik (Greenpeace Indonesia), dan Ridwan Nanta (Komite Rakyat untuk Kedaulatan Pangan). #hargaberas #berasmahal #podcast #diatasmeja #krisisiklim #korupsi #ICW #antikorupsi #sahabaticw #berasnaik #berasmahalicw

AJI Kota Samarinda bersama ICW melakukan pemantauan tren penindakan korupsi. Hasilnya, sepanjang tahun 2022, penindakan korupsi di Provinsi kalimantan Timur masih jauh dari kata baik, atau hanya sekitar 40% dari total target penindakan. Aparat Penegak Hukum di sana juga tidak begitu terbuka dalam mempublikasikan kasus yang mereka tindak, ini menyulitkan publik untuk melihat proses penegakan hukum di sana. Dalam pemetaan itu, ada banyak hal yang dipetakan, salah satunya sektor korupsi. Hal yang unik, tidak ada satu pun kasus SDA yang ditindak, padahal Kaltim dan SDA ibarat hal yang tidak bisa dipisahkan, ditambah sektor ini melibatkan transaksi yang sangat besar. Simak ulasannya di episode ini

Di awal tahun 2023, Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hasilnya, IPK Indonesia turun drastis dari angka 38 menuju 34. Angka terendah sejak 1995. Penurunan IPK dapat dikatakan konsisten sejak revisi UU KPK pada 2019 lalu, meski sempat naik 1 angka di 2021, tapi tidak signifikan. Kalau Presiden Joko Widodo tidak memiliki strategi khusus dan memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi, maka tidak akan ada perbaikan pemberantasan korupsi.

Simak obrolan bersama Koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengenai proyeksi pemberantasan korupsi tahun 2023

Korporasi kerap bebas hukum saat berada dalam pusaran korupsi. Padahal, korporasi sebagai lembaga juga diuntungkan dalam praktik kotor ini

Indonesia memiliki peraturan yang bisa menghukum korporasi, hanya saja, penegak hukum lebih sering mengabaikan penjeratan korporasi

Simak obrolan lengkap ICW dengan Lakso Anindito di Podcast Di atas Meja by ICW

Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan baru di sektor energi. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tampak dibuat untuk kepentingan para pengusaha, bukan rakyat. Sebagai contoh, Undang-Undang Minerba yang disahkan tahun 2020 memuat beberapa pasal yang sangat menguntungkan pengusaha, seperti penghapusan royalti dan kemudahan untuk memperpanjang izin. Tidak ada pengetatan hukuman bagi korporasi saat melakukan pelanggaran. Hal ini membuat potensi kerusakan dan dampak buruk yang diterima masyarakat akan semakin besar. 

Berikut diskusi ICW dengan Direktur Program trend Asia, Muhamad Ashov. Selamat Mendengarkan

Kerusakan lingkungan kerap luput dalam perhitungan kerugian akibat suatu kejahatan, termasuk korupsi. Hal ini kerap terjadi karena perspektif lingkungan tidak dipakai oleh penegak hukum

Pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan cepat. Namun, bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat. Hasil penelitian dan pemantauan mitra ICW di Yogyakarta menunjukan adanya pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa di antaranya bahkan tidak menyertakan harga wajar sehingga dibeli dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Di sisi lain, penanganan Covid-19 di Yogyakarta tidak baik, banyak korban jiwa, tapi anggaran kesehatannya tidak didistribusikan dengan seharusnya

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bahkan hampir setiap tahun kepala daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan aparat penegak hukum terkait korupsi. Mulai dari korupsi pengadaan hingga pembangunan infrastruktur. Adapun kerugian keuangan negara akibat korupsi di provinsi ini mencapai ratusan miliar setiap tahunnya.

Simak obrolan ICW dengan Koordinator SaHDAR, Ibrahim Puteh terkait "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi di Sumatera Utara" sepanjang 2021 - semester I 2022

Pemberantasan korupsi di Indonesia, jalan di tempat! Tepatnya lagi di tempat yang buruk

Hasil pemantauan tren vonis korupsi 2021 yang dilakukan ICW menunjukan bahwa hukuman bagi koruptor masih sangat rendah. Hal ini sebetulnya bukan terjadi di tahun ini saja, tapi beberapa tahun ke belakang. Berbagai upaya advokasi, pemberian rekomendasi bahkan tuntutan publik melalui aksi, sudah dilakukan. Namun hasilnya, sama saja, tak berpindah meski satu hasta.

Simak obrolan bersama Peneliti Hukum ICW, Kurnia Ramadhana terkait hasil pemantauan tren vonis korupsi 2021. Seberapa lama rata-rata hukuman dijatuhkan kepada koruptor dan apakah mereka dibebankan pidana uang pengganti yang besar?

Kajian lengkapnya di www.antikorupsi.org

Masyarakat Transparansi Aceh menjelaskan bahwa anggaran yang didapat aparat penegak hukum Aceh cukup besar. Namun, besaran anggaran tersebut tidak sejalan dengan penindakan kasus korupsi di sana. APH cenderung menindak kejahatan kriminal selain korupsi. Tidak hanya enggan menindak, beberapa kasus korupsi juga berhenti di tegah proses penindakan. Simak obrolan ICW dan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian dalam podcast berikut. Di dalamnya turut membahas potret korupsi dan tren korupsi di Aceh. Selamat mendengarkan

Pemerintah melalui Kementerian Agama menggelontorkan Rp 2,59 T untuk program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren. Dana tersebut ditujukan untuk membantu operasional Pondok Pesantren. Namun pada praktiknya, dana tersebut banyak dipotong oleh “oknum” dan merugikan ponpes. 

Di sisi lain, proses administrasi dalam rangka penyaluran BOP Pesantren juga minim verifikasi. Hasilnya, banyak pesantren yang tidak berhak tapi tetap menerima bantuan, sedangkan yang berhak tidak mendapatkannya. Untuk melihat problem proses penyaluran BOP Pesantren, ICW melakukan penelusuran lapangan dan menemukan berbagai potensi pelanggaran bahkan korupsi.

Berikut ulasan iCW bersama Hafijal (Peneliti MaTA) dan Aris Mulyawan (Jurnalis) dalam podcast episode ini

#boppesantren #bopkemenag

Pendidikan adalah hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan kewajiban negara untuk memenuhinya

Namun sayangnya, hingga lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata baik. Disparitas juga masih sangat jelas terlihat, masih banyak sekolah yang tidak punya guru, tidak punya meja kursi, bahkan tidak punya ruangan. Salah satu akar masalahnya adalah korupsi di sektor pendidikan.

Hal ini harus segera diberhentikan dan diperbaiki. Salah satunya melalui pengawasan dan peran aktif masyarakat. Simak obrolan ICW bersama Hadi Laksono (Penyuluh Antikorupsi dan Kepala Madrasah), Jumono (Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113, Dewi Anggraeni (Peneliti ICW

Di akhir Januari 2022, KPK mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Perkom tersebut, ada pasal menarik yang mengatur soal siapa saja yang bisa dan tidak bisa menjadi pegawai KPK. Pasal tersebut melarang setiap orang yang pernah diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat untuk menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa pasal tersebut ditujukan kepada 57 pegawai yang tidak lolos TWK, sebab mereka diberhentikan secara hormat. KPK seolah mempraktikan politik bumi hangus untuk para pegawai berintegritas.

Di podcast berjudul "Politik Bumi Hangus KPK Part 2", Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengulas soal perkom No. 1 Tahun 2022. Sebuah peraturan yang bermasalah dan praktik jahat yang menutup akses KPK bagi mereka yang berintegritas tapi menjadi korban TWK. Selamat mendengarkan!

Di akhir Januari 2022, KPK mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Perkom tersebut, ada pasal menarik yang mengatur soal siapa saja yang bisa dan tidak bisa menjadi pegawai KPK. Pasal tersebut melarang setiap orang yang pernah diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat untuk menjadi pegawai KPK. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa pasal tersebut ditujukan kepada 57 pegawai yang tidak lolos TWK, sebab mereka diberhentikan secara hormat. KPK seolah mempraktikan politik bumi hangus untuk para pegawai berintegritas. 

Di podcast berjudul "Politik Bumi Hangus KPK Part 1", ICW berbincang dengan Akademisi FH UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar soal perkom dan bagaimana peraturan tersebut bermasalah. Juga terkait komitmen negara untuk pemberantasan korupsi. Selamat mendengarkan

Pemerintah membangun mega proyek PLTU 35.000 Megawatt dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun, faktanya cadangan listrik kita saat ini berlebih, padahal PLTU 35.000 Megawatt belum rampung dan beroperasi semuanya. Lalu bagaimana jika nantinya semua PLTU rampung? Tidakkah cadangan listrik yang ada justru tidak terpakai?

Alih-alih memenuhi kebutuhan listrik, pembangunan PLTU justru membuat Indonesia memperpanjang penggunaan batu bara dan energi kotor yang semakin merusak lingkungan. Pembangunan PLTU juga membuat warga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, hingga jaminan akan kesehatan. Sampai di sini kita bisa bertanya, pembangunan PLTU untuk apa dan untuk siapa?

Simak obrolan ICW dan Didiet, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia selengkapnya yaa

Hasil penelusuran Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Nusa Tenggara Timur menemukan kejanggalan pada proyek pengadaan seragam sekolah di Kota Kupang. Pasalnya program pemerintah daerah tersebut tetap dilakukan, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kupang.  

Selain tidak sesuai kebutuhan, selama pandemi proses belajar saat itu dilaksanakan secara daring. Sehingga pengadaan tersebut dinilai tidak tepat, karena sebagian besar pelajar di Kota Kupang tidak menggunakan seragam saat belajar dari rumah. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Apa saja temuan liputan kolaborasi  KJI NTT?

Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk operasional membantu proses belajar mengajar, nyatanya kerap menjadi lahan basah untuk dikorupsi. Kali ini giliran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madrasah di Provinsi Banten. Mulai dari kutipan, potongan hingga konflik kepentingan terjadi dalam penyaluran bantuan.

Sejumlah fakta dalam sengkarut BOP Madrasah yang diungkap dalam liputan kolaborasi jurnalis yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten. Bagaimana Tim KJI Banten dalam membongkar sengkarut penyaluran BOP Madrasah? Apa saja temuan liputan kolaboratif para jurnalis di Banten? Simak selengkapnya obrolan ICW bersama Khaerul Anwar dan Muhamad Tohir (KJI Banten) dalam Podcast Di Atas Meja by ICW.

Di penghujung Oktober 2021, Mahkamah Agung memutuskan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pencabutan PP 99 Tahun 2012 berdampak pada perubahan syarat remisi bagi warga binaan untuk tindak pidana khusus (narkotika, terorisme dan korupsi) menjadi lebih mudah. Tidak ada lagi syarat menjadi justice collaborator atau melunasi denda. 

Putusan ini tentu membuat kondisi pemberantasan korupsi semakin suram. Vonis bagi koruptor sudah rendah, yaitu rata-rata 3 tahun 1 bulan, ditambah lagi pengajuan remisi yang semakin mudah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Simak selengkapnya di Podcast Di atas Meja bersama Peneliti ICW, Lalola Easter.

Drama musikal DPR karya kakak beradik Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez berhasil menarik perhatian banyak orang saat dipublikasikan. Karya seni perandan musik ini menampilkan wajah anggota DPR yang tidak berpihak dan mewakili rakyat, sikap koruptif pemerintah dan optimisme pemuda memperbaiki negaranya. Jovial da Lopez secara khusus menceritakan bahwa drama ini dibuat untuk menjawab keresahannya atas anggapan karya content creator yang biasa-biasa saja dan keresahannya terhadap Indonesia yang tidak baik-baik saja.

Lebih lanjutnya, silahkan dengarkan Di atas Meja episode 9 selengkapnya!

"Kasus korupsi tinggi, penindakan rendah" Marthen Bana, Ketua AJI Kupang

Kasus korupsi yang tinggi dan penindakan yang rendah adalah hal yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Alasannya beragam, mulai dari pelaku korupsi yang merupakan aparat penegak hukum, sehingga kecil kemungkinan untuk ditindak oleh lembaganya sendiri, hingga minimnya pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat tidak mudah dilakukan oleh individu, tapi harus dilakukan bersama dalam bentuk kolaborasi. Melalui Klub Jurnalis Investigasi (KJI), ICW, AJI Kupang, Banten Bersih dan masyarakat sipil melakukan kolaborasi dalam kerangka kerja jurnalistik untuk melakukan pengawasan dan gerakan melawa korupsi.

Pertambangan batu bara adalah hulu bagi produksi listrik Indonesia, di mana hilirnya adalah PLTU. Rantai produksi ini bukanlah rantai yang baik, mengingat penggunaan batu bara dan energi fosil berdampak buruk bagi warga, lingkungan dan kelangsungan hidup banyak makhluk. Akan tetapi, Indonesia tetap mempertahankannya bahkan terus menambah produksi batu bara hingga pembangunan PLTU. Bukan tanpa alasan, ada kepentingan bisnis dari para elit pemilik dan pemerintah negara yang berafiliasi dengan para pengusaha tambang batu bara. Sehingga, kerusakan dan penderitaan warga akibat industri kotor ini tidak dipikirkan, semua kalah oleh tujuan bisnis dan keuntungan.

Siapa saja mereka yang bermain di industri ini, dan bagaimana mereka bisa mempertahankan keserakahannya merusak Indonesia, simak pembahasannya bersama Egi Primayogha, Peneliti ICW. 

Problematik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK bukan soal ketidaklulusan dan penonaktifan sepihak. Lebih dari itu, ada masalah administrasi, pelanggaran hukum, pelecehan, stigmatisasi, hingga upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Untuk itu, melihat berbagai masalah yang ada, para pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus TWK melakukan advokasi, mencari keadilan dan penyelesaian terhadap semua masalah ini. 

Podcast Di atas Meja Episode 6 bersama dua pegawai KPK, Nova Riza dan Tri Artining Putri akan mendiskusikan problematika TWK beserta upaya kuat dan berani dari pegawai KPK

Seniman sekaligus Aktivis Melanie Subono menceritakan perjalanannya selama belasan tahun melakukan kerja sosial. Selama itu juga ia telah menyaksikan korban bencana kelaparan, dan negara tidak hadir karena sibuk mengambil jatah untuk diri sendiri diatas kesulitan warganya. Di banyak daerah dan bencana, bantuan sosial selalu menjadi lahan basah bagi korupsi, bukan hanya saat pandemi. Pemerintah dan negara yang diberi amanah rasanya tak bisa memenuhi sumpah mereka.

Untuk itu, dengan kekuatan yang dimilikinya Melanie berupaya untuk membantu sesama, membantu masyarakat mendapatkan hak mereka dan menyambung hidupnya. Lewat karyanya juga Melanie ingin berpesan, bahwa kita perlu membuat standar tunggal untuk sebuah keadilan, dan baginya menjadi orang baik adalah benar dan menjunjung kebenaran.

Mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia memasuki babak baru. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Presiden membentuk satuan tugas untuk memburu aset negara yang dirampas melalui BLBI. Namun, jauh sebelum itu, berbagai babak sudah terjadi dan tidak pernah memberikan titik terang bagi penyelesaian perkara ini

Hasil kajian Indonesia Corruption Watch terkait alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 menemukan adanya pengembalian reagen besar-besaran kepada BNPB. Ratusan ribu reagen dikembalikan oleh laboratorium dengan berbagai alasan, mulai dari tidak akurat hingga mendekati kadaluwarsa. Di sisi lain, ICW juga menemukan adanya dugaan melawan hukum dalam hal pengadaan alat kesehatan. Sebab, dalam prosesnya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Simak selengkapnya dalam podcast Di atas Meja Episode 3!

"Segala sesuatu bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan" itu kata pepatah yang cukup terkenal. 

Salah satu kunci kesuksesan memang niat, termasuk kalau kita mau sukses memberantas korupsi. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak jelas terlihat. Hukuman bagi koruptor sepanjang tahun 2020 memperlihatkan ketidakseriusan bahkan ketiadaan niat dari negara untuk memberantas kejahatan luar biasa ini. 

Untuk tahu ulasan lebih lengkapnya, silakan mendengarkan podcast Di atas Meja episode 002. Selamat mendengarkan!

ICW melakukan pemantauan persidangan korupsi sepanjang tahun 2020. Hasilnya, ada beberapa temuan yang menarik sekaligus mengecewakan. Salah satunya adalah tren hukuman bagi koruptor yang masih terbilang ringan, yaitu ada di rata-rata 3 tahun 1 bulan penjara. Tidak hanya dalam hal penjara, denda yang dibebankan kepada mereka juga masih cenderung ringan. Dari 1.298 orang yang diproses persidangan terkait korupsi, hanya 6 orang yang mendapatkan hukuman denda maksimal. Lalu, bagaimana dengan 1.292 lainnya?
Simak pembahasannya dalam podcast Di atas Meja episode 2 (part 1, ada part 2 nya juga ya). Selamat mendengarkan!

"Kenapa berani melawan korupsi?"

"Memang tidak takut direpresi?"

"Dana ICW dari mana? dari luar negeri ya?"

Pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan ke ICW oleh banyak orang, atau bisa jadi kamu juga pernah bertanya seperti itu. Untuk menjawab berbagai pertanyaan itu, mari kita obrolkan Di atas Meja secara seksama. Selamat mendengarkan episode 001!

Di atas Meja adalah podcast dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam podcast ini, kita akan perbincangkan berbagai hal, mulai dari kasus, pencegahan hingga penindakan korupsi. Semuanya, akan dibicarakan bersama dengan data dan sesuai fakta, satu yang pasti tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini, karena semuanya akan dibicarakan secara terbuka Di atas Meja. Selamat berkenalan dan mendengarkan!