Radar Cirebon

Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan merespons kasus covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah memantik kontroversi. Berikut pernyataan lengkapnya. 

Peraturan Walikota (Perwali) 14 tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) resmi diterbitkan. Kota Cirebon memberlakukan PSBB terhitung mulai Rabu 6 Mei 2020.

Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH menjelaskan, prinsip dari penerapan PSBB ini adalah untuk mengurangi aktivitas orang di luar rumah maupun di ruang publik hingga 70 persen. 

Hanya toleransi 30 persen kepada orang yang bekerja di sektor-sektor tertentu yang mengharuskannya tetap bisa beraktivitas selama masa PSBB.

Bila daerah lain masih harus rapat lagi menyesuaikan PSBB tingkat Jawa Barat, Kabupaten Kuningan justru sudah sangat siap. Pemkab Kuningan sudah memutuskan PSBB yang akan dimulai Rabu 6 Mei mendatang itu akan berlaku di 11 kecamatan.

Sebanyak 11 kecamatan itu adalah Cilimus, Kuningan, Kramatmulya, Kadugede, Darma, Subang, Garawangi, Ciawigebang, Luragung, Cibingbin dan Kecamatan Maleber.

Saat ini sudah ada 10 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB. Yakni kawasan Bodebek (Kabupaten/Kota Bogor, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang). PSBB Bodebek diketahui diperpanjang hingga 12 Mei, sementara PSBB Bandung Raya akan berakhir 5 Mei. 

Dengan keputusan PSBB Jabar, dipastikan PSBB Bodebek dan Bandung Raya akan mengikuti masa terpanjang PSBB Provinsi Jawa Barat.

Pengadaan rapid test di Kota Cirebon tersendat. Imbasnya, rencana tes masal mesti dilakukan bertahap. Prioritas saat ini adalah tenaga kesehatan, keluarga orang dalam pemantauan serta pasien dalam pemanatan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Tri Mulyaningsih mengatakan, dinkes memiliki sasaran utama dalam pengecekan rapid test. Sejauh ini, telah dilakukan kepada naskes hingga orang paling berisiko, walau semua belum terpenuhi.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwa Kamil memimpin rapat koordinasi (rakor) via videoconference bersama bupati/wali kota 17 daerah yang belum menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabar, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (29/4/20)

Dalam rakor tersebut, para peserta rakor sepakat untuk mengajukan PSBB Tingkat Provinsi Jabar ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI).

Pemerintah Kota Cirebon batal membeli perangkat PCR untuk tes Covid-19. Sehingga untuk melakukan tes masal masih akan mengandalkan rapid test yang hingga kini telah merampungkan 470 pemeriksaan dengan 7 sampel reaktif.

DPRD Kota Cirebon menanggapi bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Cirebon. Dewan berterima kasih, namun menyayangkan. Minimnya bantuan yang diterima dinilai memiliki resistensi yang besar.